Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang telah disepakati Kementerian Agama (Kemenag) bersama DPR RI, dinilai akan membebankan Calon Jemaah Haji (CJH) yang ingin melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Mekkah.
- Soal Biaya Haji, Parlemen Berharap Pemerintah Sepakati Tahun Ini Rp49 juta
- Soal Kenaikan Biaya Haji, Syaiful Fadli: Tegas Kami Menolak
Baca Juga
Anggota DPRD Palembang, M Akbar Alfaro yang juga merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Palembang menilai, harusnya yang mengalami kenaikan adalah jumlah jemaah yang berangkat ibadah haji, bukan biaya haji yang naik.
"Kasihan masyarakat, harusnya kuota orang yang berangkat haji naik, bukan biayanya yang dinaikan," katanya, Jumat (17/2).
Menurutnya, pemerintah seharusnya memikirkan masyarkat berpenghasilan rendah yang ingin beribadah haji. Sebab, menjadi menjadi sebuah keanehan disaat pemerintah Arab Saudi menurunkan biaya haji sedangkan pemerintah Indonesia menaikannya.
Sekarang saja menurutnya banyak orang yang mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji harus mengantri dan menunggu lama bahkan sampai 15-20 tahun baru mendapat giliran.
"Jangan dilihat dari sisi supply and demand kalau urusan ibadah ini kasihan masyarakat. Agak Miris bagi warga yang mempunyai keterbatasan biaya," tandasnya. 
- Dedi Sipriyanto Terjerat Kasus Korupsi PMI, DPRD Palembang Tunggu Usulan PAW dari NasDem
- DPRD Palembang Soroti Lonjakan Sampah Pasca Lebaran dan Kabel Semrawut, Desak Pemkot Lakukan Pembenahan
- DPRD Palembang Soroti 28 Kasus Tabrakan Kapal di Sungai Musi, Minta Pengawasan Diperketat
