BI Sarankan Pemprov Sumsel Dorong Belanja APBD

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) Hari Widodo menyarankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel dikeluarkan, hal tersebut untuk menimbulkan dampak positif bagi masyarakat.


"Selama pandemi, sektor ekonomi strategis di Sumsel banyak yang terganggu. Kuncinya APBD harus didorong, karena ketika pemerintah belanja dampaknya akan langsung terasa ke masyarakat," ujarnya, Rabu (22/7/2020).

Ia menjelaskan, untuk memulihkan ekonomi di Sumsel, pemerintah memerlukan dana dari pergerakan ekonomi seperti akselerasi dengan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang pertanian, perkebunan dan bidang sektor lainnya.

"Daya beli masyarakat harus dibantu untuk mewujudkan ekonomi, karena pengaruhnya besar untuk perkembangan ekonomi Sumsel sekitar 65 persen dibentuk oleh konsumsi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat, dirinya telah menginstruksikan agar seluruh kepala daerah di 17 Kabupaten/kota untuk mengeluarkan APBD-nya.

"Dalam catatan BI selama empat bulan terakhir, ekonomi kita di angka 4,9 persen, artinya masih stabil. Tapi untuk memulihkan ekonomi di daerah agar tidak merosot jauh, makanya saya instruksikan kepala daerah mengeluarkan anggarannya," katanya.

Selain kepala daerah, dirinya juga meminta kepada pihak perbankan, OJK dan BI supaya menggelontarkan KUR yang telah terealisasi 30 persen atau Rp1.3 triliun dari anggaran Rp4.4 triliun sampai saat ini.

"Untuk laporan awal KUR memang ada kendala, mengenai analisis terhadap debitur atau calon nasabah yang akan meminjam uang. Nanti untuk KUR yang di bawah Rp50 juta Pemprov dalam hal ini Gubernur akan menjadi penjamin. Sehingga UMKM dapat jalan kalau ada uang. Uang itu harus diputar," terangnya.