Distribusi logistik Pilkada jadi bahan evaluasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan dipastikan jadi materi pengawasan oleh jajaran di daerah.
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- DKPP Hentikan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Bawaslu Lahat
Baca Juga
Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, mencontohkan distribusi logistik pada Pilkada 2020, yakni lokasi percetakan di luar provinsi, hingga memakan waktu pengiriman.
“Mitigasi perlu kita lakukan, terutama lokasi percetakan. Semakin jauh semakin bermasalah distribusinya, apalagi daerah yang geografisnya kepulauan atau pegunungan,” papar Herwyn, dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/6).
Masalah distribusi logistik diakui rawan terjadi di daerah. Kalau pusat hanya untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan alat bantu tunanetra.
“Kalau di provinsi pengadaan surat suaranya banyak, itu jadi perhatian kita, karena sebagian besar surat suara ada di KPU Provinsi,” sambungnya menuturkan.
Tak hanya surat suara, Herwyn juga menitikberatkan perhatian jajaran Bawaslu daerah pada pengadaan kotak suara, karena bisa jadi permasalahan jika spesifikasinya tidak pas, baik dari ukuran maupun bahan.
“Itu bisa menimbulkan masalah dan mengganggu proses berlangsungnya pemungutan suara,” katanya. 
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- DKPP Hentikan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Bawaslu Lahat
