Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melaunching Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat.
- Pemilu, Pj Gubernur Sumsel Nyoblos di TPS 35, Pj Walikota Palembang TPS 053
- Komisi XI DPR RI Dilaporkan ke MKD Terkait Penjaringan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
- MUI Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Paus Fransiskus, Serukan Persatuan Lintas Agama
Baca Juga
Launching tersebut ditandai dengan pemukulan kentungan oleh Ketua Bawaslu RI Mochammad Afifuddin didampingi Bawaslu Sumsel dan Bawaslu OKU.
Ketua Bawaslu OKU, Dewantara Jaya mengungkapkan, dipilihnya Kelurahan Air Gading sebagai kampung anti politik uang dan hoaks karena dilihat dari segi kehidupan masyarakatnya yang majemuk dan letak geografis Kelurahan yang memiliki banyak pintu masuk.
"Kelurahan Air Gading ini bisa masuk dari mana saja dan termasuk kampung dengan kemajemukan yang tinggi, sehingga potensi pelanggaran politik uang dan penyebaran hoaks besar kemungkinan terjadi," Ujar Dewantara.
Sementara itu, Mochammad Afifuddin Ketua Bawaslu RI menambahkan, kampung anti politik uang dan hoaks di OKU ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Sumatera Selatan yang melaksanakan Pilkada serentak.
"Ini pertama kali di Sumsel, untuk secara keseluruhan ada beberapa seperti di Riau, Jogjakarta dan daerah timur Indonesia," Kata Afifuddin.
Diharapkan dengan adanya kampung tersebut, masyarakatnya bisa sama sama mengawasi jalannya pemilu agar terbebas dari politik uang dan hoaks.
"Jangan sampai masyarakat kita tergadai oleh politik uang, jadi mari sama-sama kita mengawasi agar tidak ada cela bagi orang yang ingin melakukan politik uang maupun masyarakat agar tidak menerima uang tersebut," jelasnya.
Menurutnya berbagai pola dilakukan oleh oknum yang melakukan politik uang, oleh karena itu masyarakat harus tetap waspada dan melaporkan jika memiliki bukti adanya politik uang di lingkungan sekitar masyarakat.
"Laporkan dengan panwaslu atau sentra Gakkumdu. Nanti akan dikaji bersama, jika terbukti maka ada sanksi yang akan diterima oleh pelaku yang melakukan politik uang," Pungkasnya.
- Pemerintah Resmi Bentuk Satgas TPPU Usut Skandal Rp 349 Triliun di Kemenkeu
- 102 Ribu Pengurus PDI Perjuangan Sumsel Siap Menangkan Pemilu 2024
- DPRD Palembang Minta Pemkot Bertindak Cepat Atasi Reklame Ilegal
