Angkat Bicara Atas Meninggalnya Santri Gontor, DPRD Sumsel: Pemerintah Harus Evaluasi Menyeluruh

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli/ist/rmolsumsel.id
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli/ist/rmolsumsel.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan prihatin dengan meninggalnya santri pondok pesantren Modern Darussalam Gontor (PMDG) 1, Ponorogo, Jawa Timur (Jatim). 


Korban berinisial AM (17) yang berasal dari Palembang itu meninggal dunia diduga akibat kekerasan saat mengikuti kegiatan ponpes. 

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli menyarankan  pemerintah tak hanya mengevaluasi Pondok Pesantren (Ponpes). Namun, seluruh sekolah negeri maupun swasta harus diberlakukan hal yang sama agar kekerasan di dunia pendidikan tidak terjadi lagi.

"Kalau pemerintah memang mau mengevaluasi harus semuanya dievaluasi," katanya, Jumat (9/9).

Politisi PKS ini menilai jika hanya ponpes saja yang dievaluasi, maka dunia pendidikan di sekolah negeri maupun swasta tak akan bisa terawasi.

“Karena yang hari ini muncul di publik hanya pesantren. Sedangkan, sekolah negeri atupun swasta tidak terpantau apakah ada hal yang serupa terjadi atau tidak. Karena saya banyak juga mendapat laporan tentang sekolah di dunia pendidikan biasa seperti negeri dan swasta terdapat kekerasan yang terjadi," katanya.

Syaiful menilai, kekerasan dalam dunia pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Ada pun kasus seperti ini dinilai tidak berhak menimpa siapapun bukan hanya di pesantren namun juga menyeluruh di seluruh sekolah.

"Jika memang harus dibuatkan aturannya ya harus semuanya jangan hanya pesantren," pungkasnya.