Ancam Keamanan Pangan Nasional, DPR Dorong Pemerintah Cepat Tanggap Atasi PMK

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. (DPR RI/rmolsumsel.id)
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. (DPR RI/rmolsumsel.id)

Pemerintah diminta cepat tanggap mengatasi sekaligus menekan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak. Hal itu terkait temuan 1.649 sapi ternak di Jawa Timur dan Aceh yang terpapar PMK.


“Saya menilai Pemerintah gagal melakukan deteksi dini PMK. Padahal ini merupakan penyakit hewan menular yang paling ditakuti di dunia, karena kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sangat besar,” ujar anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, Kamis (12/5).

Johan mengatakan, tidak lama lagi kebutuhan hewan ternak meningkat untuk kurban di Hari Raya Iduladha. Demi menjaga keamanan pangan nasional, Johan mendorong Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan isolasi sentra peternakan setingkat kabupaten dan kota yang telah menjadi suspek PMK. 

“Isolasi bisa diperluas pada daerah yang berisiko tinggi seperti daerah yang berbatasan dengan negara yang belum bebas PMK, serta daerah pelabuhan di berbagai wilayah yang menerima pasokan ternak,” katanya.

Politisi Fraksi Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu menyampaikan, jika PMK tidak ditangani dengan tepat maka akan menjadi ancaman. Wabah ini dikenal sebagai airbone desease, di mana, PMK akan meningkatkan risiko abortus dadakan di antara ternak-ternak produktif. Sehingga, pertumbuhan populasi ternak Indonesia berpotensi turun drastis.

“Kasus PMK yang ditemukan di Jawa Timur dan Aceh mestinya mampu meningkatkan kewaspadaan dini secara nasional dan harus tingkatkan monitoring di seluruh daerah demi menjaga keamanan pangan nasional. Kami mengingatkan bahwa wabah PMK ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita duga, situasi ini akan memukul usaha peternakan rakyat sehingga upaya pengamanan maksimal terhadap usaha peternakan rakyat harus segera diprioritaskan,” tukas Johan.