Aksi Minta Copot Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali Berlanjut, Massa Datangi Kantor Gubernur Sumsel

Puluhan massa gabungan penggiat kontrol sosial Sumsel menggelar demo  di Kantor Gubernur, meminta Pj Gubernur Sumsel segera mencopot Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali, Kamis (4/7).(Dudy Oskandar/RMOLSumsel.id)
Puluhan massa gabungan penggiat kontrol sosial Sumsel menggelar demo di Kantor Gubernur, meminta Pj Gubernur Sumsel segera mencopot Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali, Kamis (4/7).(Dudy Oskandar/RMOLSumsel.id)

Aksi lanjutan meminta agar Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim dicopot dari jabatannya terus bergulir. Terbaru, puluhan orang yang tergabung dalam "Gabungan penggiat kontrol sosial Sumsel menggugat" melakukan aksi di depan halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan.


Massa aksi meminta kepada Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi agar menyampaikan rekomendasi penggantian Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali. Mereka menyebut bahwa sosok Ahmad Rizali telah membuat para penggiat kontrol sosial sakit hati atas pernyataannya beberapa waktu lalu.

"Karena dari tata cara seorang pejabat, dia (Ahmad Rizali) tidak mencerminkan sebagai pejabat.Omongan dari PJ Bupati Muara Enim sangat melukai penggiat kontrol sosial di Muara Enim,"kata Koordinator massa aksi Rahmad Sandi di Palembang, Kamis (4/7).

Gabungan elemen massa aksi tersebut merupakan warga Muara Enim yang berkecimpung sebagai penggiat kontrol sosial. Demo tersebut merupakan aksi kedua yang dilakukan.

Rahmad pun mengancam akan kembali membawa massa lebih banyak pada pekan depan bila permintaan mereka untuk mencopot Ahmad Rizali sebagai Pj Bupati Muara Enim tidak digubris.

"Ini tugas pertama Pj Gubernur Sumsel, kami minta ganti Pj Bupati Muara Enim. Kalau tidak diganti, minggu depan kami datang lagi dengan membawa massa yang lebih besar lagi. Jangan sekendak (seenaknya) ngomong,"ujarnya.

Hal senada dikemukakan Direktur Sriwijaya Corruption Watch (SCW) M Sanusi, ia menilai kinerja Pj Bupati Muara Enim dianggap tidak baik dan anti kritik dari masyarakat serta anti kritik dari masyarakat.

Menurutnya tanpa adanya kritik dari aktivis maupun pihak lainnya, maka pembangunan di daerah tidak akan maju.

“Jika Pj Gubernur Sumsel tidak mampu mengakomodir aspirasi kami, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat Pj Gubernur Sumsel lebih baik hengkang dari bumi Sriwijaya. Tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Pusat untuk mempertahankan Pj Bupati Muara Enim“,” kata Sanusi.

Aksi massa di terima oleh, Pj Gubernur Sumsel yang diwakili oleh staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekda Provinsi Sumsel Yunan Helm. Ia mengatakan  Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Sumsel Dr. Sri Sulastri tidak bisa menemui massa aksi lantaran sedang tugas luar.

“Kewenangan ini ada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kami akan sampaikan aspirasi ini, Kepada Pimpinan Kami dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan untuk mengambil langkah-langkah berikutnya,”ujarnya.