Sebanyak 21 asosiasi pengusaha yang bergerak dibidang kuliner, dekorasi, developer dan pariwisata di Sumsel mendeklarasikan gerakan menolak Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Deklarasi ini dipimpin oleh Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel, Herlan Asfiudin di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Sabtu (7/8).
- Libur Nataru, Pemkot Palembang Berikan Kelonggaran Aktivitas Hotel dan Restoran
- Gubernur Herman Deru Tantang PHRI Sumsel Ciptakan Kreasi Baru Even Pariwisata
Baca Juga
Dalam deklarasi tersebut, mereka menilai PPKM sangat berdampak perekonomian. Bahkan, dapat mematikan bagi para pelaku usaha khususnya di Sumsel.
Ketua PHRI Sumsel, Herlan Asfiudin mengatakan penolakan ini muncul setelah mendengarkan aspirasi dan keinginan dari masing-masing perwakilan asosiasi pengusaha selama pandemi Covid-19 dan PPKM. Pihaknya pun tentunya menampung aspirasi tersebut. Menurutnya, para pengusaha ini tidak membutuhkan sembako dan lain sebagainya, mereka hanya meminta agar jam usaha mereka tidak dibatasi.
"Mereka (pengusaha) tentunya telah menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, ini sudah cukup untuk menekan angka Covid-19 sehingga perekonomian dapat berjalan," ujarnya.
Nantinya, ini akan dibawa ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Apabila nantinya tidak dihiraukan maka sejumlah asosiasi akan melakukan aksi damai karena ini tujuannya untuk mencari solusi terbaik. "Kawan-kawan dari asosiasi siap melakukan aksi damai jika memang tidak dihiraukan," tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Sumsel, Agus Ekawani mengaku permasalahan ekonomi selama pandemi covid-19 belum ada jalan keluar. Dengan adanya PPKM banyak mematikan para pelaku usaha. “Bagaimana kedepannya usaha jalan, ekonomi jalan dan vaksin jalan. Perpanjangan PPKM harus dipikirkan lagi oleh pemerintah, karena banyak pelaku usaha yang harus memikirkan karyawan dan lainnya,” katanya.
Ia berharap, PPKM tidak dilanjutkan oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus lebih berani dalam membuat regulasi yang memikirkan para pelaku usaha. Apalagi selama ini para pelaku usaha telah ikut dalam menjaga menerapkan Prokes.
Ditempat yang sama, Ketua DPW Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia (Aspedi), Zainal Arifin. Selama PPKM berlaku banyak pengusaha dibidang dekorasi yang mati suri. “Apapun peraturan harus ada kelonggaran bagi pengusaha agar kami bisa hidup,” tutupnya. 
- AXA Mandiri Resmikan Kantor dan Customer Care Centre Baru di Palembang
- Polisi Gelar Olah TKP Kasus Penganiayaan Wanita di Palembang, Korban Sebut Sudah Sering Dapat Ancaman Pelaku
- Tak Perlu Antre! Perpanjang SIM di Palembang Bisa Online Lewat Aplikasi SINAR
