Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon sepakat dengan usulan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla atau Pak JK agar Pilkada Serentak 2020 ditunda sampai adanya vaksin Covid-19.
- Dapat Ancaman Teroris, Taman Bermain di Jepang Terpaksa Tutup
- Menkeu Sri Mulyani Sebut Jepang dan Inggris Terancam Masuk Jurang Resesi
- Kekurangan Karyawan, Universal Studio Jepang Rekrut Pegawai Berusia 60 Tahun
Baca Juga
Mantan wakil ketua DPR itu menyarankan supaya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang direncanakan 9 Desember 2020 ditunda selama tiga bulan ke depan.
"Tunda 3 bulan saja, Insya Allah sdh ada vaksin dr salah satu negara," twit Fadli lewat akun pribadinya di Twitter, Sabtu (19/9).
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen itu mengingatkan bahwa dalam urusan bernegara keselamatan rakyat di atas segalanya. "Keselamatan rakyat di atas segalanya dlm urusan bernegara," ujar Fadli Zon.
Sebelumnya, Pak JK menyarankan supaya Pilkada Serentak 2020 ditunda beberapa bulan ke depan sampai ditemukan vaksin untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia.
"Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin ditemukan, dan vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (penyebaran corona)," ujar Pak JK di Jakarta, Sabtu (19/9).
Sementara itu, Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid juga menyarankan Pilkada Serentak 2020 diundurkan saja karena makin banyaknya korban Covid-19.
Menurut Ustaz HWN, usulan dari Perludem, anggota DPD, maupun DPR dari Fraksi PKS penting untuk dipertimbangkan pemerintah. Terlebih lagi, saat ini ketua dan anggota KPU serta 21 pegawainya, maupun 60 calon kepala daerah kena Covid-19.
"Dengan makin banyaknya korban covid-19, Pilkada serentak diundurkan saja. Usulan Perludem, anggt DPD dan anggt DPR dari @FPKSDPRRI, penting dipertimbangkan. Apalagi Ketua&anggt KPU dan 21 pegawai KPU juga kena, 60 calon kepala daerah juga kena. Agar Pilkada tak jadi klaster baru," twit Hidayat lewat akun pribadinya di Twitter, Sabtu (19/9).
Anggota DPD dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mendesak pemerintah dan DPR mengambil keputusan menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal ini mengingat tren peningkatan Covid-19.
"Lebih baik menginjak rem, daripada menginjak gas. Sekencang apa pun gas kita, tidak akan bisa mengalahkan pandemi Covid-19 di saat seperti sekarang ini," kata Teras kepada wartawan, Sabtu (19/9). Menurutnya, awal Triwulan II-2021 merupakan saat tepat dilaksanakan Pilkada Serentak.
"Putuskan segera oleh pemerintah dan DPR RI dengan usulan KPU untuk penundaan pelaksanaan pilkada yang direncanakan pada tanggal 9 Desember 2020,” ujarnya.
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
- Dapat Ancaman Teroris, Taman Bermain di Jepang Terpaksa Tutup
- Menkeu Sri Mulyani Sebut Jepang dan Inggris Terancam Masuk Jurang Resesi
