Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Rabu (8/7/2020).
- Polri Belajar jadi Menu Baru di Aplikasi Gerai SDM Polda Sumsel
- Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran, Pos Pengamanan Didirikan di Muba
- Eratkan Silahturahmi, Pj Gubernur Agus Fatoni Hadiri Tabligh Akbar dan Halal Bihalal Pegawai Pemprov Sumsel
Baca Juga
Mereka menyampaikan keluhan tentang keruhnya air Sungai Ogan, yang diduga tercemar akibat aktivitas penambangan batu milik PT Barus Family Jaya di kawasan Kecamatan Ulu Ogan dan Kecamatan Pengandonan.
Massa dari berbagai kalangan ini nyaris emosi, lantaran Kepala DLH tak bisa menjawab tuntutan yang mereka sampaikan.
Josi Robet didampingi Bowo selaku Koodinator Aksi menuturkan, berdasarkan investigasi mereka ke lapangan bahwa air yang keruh tersebut akibat penambangan yang dilakukan perusahaan itu.
"Kami sudah ke lokasi, jadi sumber keruhnya sungai sejak sebulan terakhir berasal dari penambangan PT Barus Family Jaya," jelas Josi Robet.
Padahal, air sungai itu sendiri menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat OKU.
Dalam hal ini, peserta aksi menuding DLH OKU main mata dengan perusahaan tersebut sehingga dengan mudahnya memberi izin.
Mereka menduga izin tersebut dipaksakan, oleh karena itu pendemo juga menuntut mencopot Kepala DLH OKU.
"Kami minta Bupati OKU mencopot Kepala DLH OKU serta serta pejabat terkait. Karena kami menduga mereka menerbitkan UKL UPL yang tidak sesuai prosedur," tegas mereka.
Selain itu, mereka menuntut DLH mencabut izin PT Barus Family Jaya, dan menghentikan secara permanen operasional perusahaan tersebut.
Pasalnya, akibat kejadian itu warga sekitar bahkan warga OKU secara luas tidak bisa menggunakan air sungai Ogan.
"Airnya sangat keruh, tidak layak pakai, sementara di hulunya jernih. Kami minta PT tersebut ditutup karena manfaatnya tidak dirasakan warga OKU," tukasnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup OKU, Novri, menyatakan pihaknya akan turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran itu bersama pihak lainnya.
Novri mengaku kurang tahu akar permasalahannya, lantaran saat itu ia belum menjabat.
"Jadi proses penerbitan ijinnya itu punya tahapan, saat itu saya belum menjabat Kadin," katanya. [ida]
- Musim Ular Bertelur, Warga Lubuklinggau Diminta Waspada
- Mobil Dihantam Kereta Babaranjang, Seorang Dokter Terluka Parah
- Jalan Disekitar Jembatan Longsor, Pengendara Diminta Waspada
