Aduh! Gara-gara Covid-19, Daerah Ini Batalkan 38 Proyek

Terhitung sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan status Pandemi Glolbal Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), semua sektor di Kabupaten Muara Enim mendapat dampak besar. Terbukti dengan 38 paket proyek yang dibatalkan akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.


Dikatakan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim Sonny Prihartono, sejak awal tahun ada 32 paket proyek yang dibatalkan karena adanya refocusing anggaran.

"Sebagian besar itu bersifat kegiatan belanja barang dan jasa serta kegiatan ceremonial," terangnya, Kamis (25/6/2020).

Sementara, lanjutnya, yang sudah masuk ke pihaknya dan sudah di lelang ada 31 paket dengan nilai pagu anggaran Rp31,3miliar.

"Dari 31 paket tersebut, 20 di antaranya sudah selesai proses tender dan diserahkan kembali ke Opd masing masing, sisanya masih proses," tuturnya.

Tentunya setiap proyek harus ada skala prioritas mengingat saat ini sedang dalam kondisi covid-19, yang mana anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi tersebut.

"Skala prioritas tersebut seperti asuransi kematian, pendidikan, dan sosial," terangnya

Untuk tender yang nilainya di atas Rp200juta harus melalui pengadaan barang dan jasa, tapi apabila di bawah itu bisa dilakukan penunjukan langaung di OPD masing masing.

"Kalau yang penunjukan langsung yang tau OPD masing masing," bebernya.

Ditambahkan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim Mat Kasrun, terhadap proyek bisa dipastikan dibatalkan setelah covid-19.

"Kecuali yang sebelumnya sudah tender atau yang sedang dalam proses pengerjaan. Kecuali yang skala prioritas itu tetap harus jalan, seperti kesehatan, pendidikan dan sosial," terangnya.

Mat Kasrun menjelaskan untuk proyek fisik pun ada skala prioritas, semisal pembangunan kantor desa tentu itu merupakan prioritas, dibandingkan rehab.

"Karena dana yang digunakan dilakukan refocusing untuk penanganan covid 19," bebernya.

Berkaitan dengan anggaran covid 19 setelah dilakukan refocusing dana yang anggarkan adalah Rp305 miliar.

"Dengan pembagian Rp72,3miliar penanganan bidang kesehatan, Rp16,2miliar bidang ekonomi, dan Rp57,5miliar bidang sosial," pungkasnya.[ida]