Meski semua Fraksi di DPR RI sudah jelas menolak kenaikan iuaran BPJS kesehatan. Namun, pemerintah tetap saja menaikannya.
- Seperti Menari di Atas Penderitaan Rakyat, Kejahatan Dirjen Mendag Dkk Tidak Bisa Dimaafkan
- Umumkan 14 Nama Calon Anggota BPK RI, Komisi XI DPR Tunggu Masukan Publik hingga 17 April 2023
- Bawaslu Kabupaten/Kota 2023-2028 Dilantik Hari Ini, Berikut Nama-namanya
Baca Juga
Atas persoalan BPJS kesehatan ini, ternyata mendapat perhatian serius oleh wakil rakyat di daerah. Salah satunya Ketua Fraksi PAN DPRD Palembang Ruspanda Karibullah, yang menganggap pelaksanaan teknis di rumah sakit (RS) terhadap peserta BPJS belum berjalan maksimal.
"Kami jelas menolak kenaikan BPJS Kesehatan. Coba lihat sekarang, pelayanan bagi peserta BPJS sudah berjalan maksimal atau belum ? Hari ini peserta BPJS banyak mengeluhkan pelayanan yang belum maksimal," kata Ruspanda, Kamis (20/2/2020).
Pria yang aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan ini, menambahkan, apapun keputusan DPR RI terkait penolakan kenaikan iuaran BPJS kesehatan, pihaknya siap mendukung, dan melakukan pengawasan di daerah.
"Kami siap mengawasi pelaksanaan teknis di daerah. Apalagi ini menyangkut masyarakat luas. Sekarang ini masih kita temukan peserta BPJS tidak dilayani dengan baik dan ini harus menjadi perhatian serius," ujarnya.
Sebelumnya, pada Selasa (18/2/2020), DPR RI menggelar rapat gabungan yang dihadiri Ketua DPR RI, perwakilan dari Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, untuk membahas persoalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Anggota DPR RI ramai-ramai mengkritisi kebijakan lembaga tersebut. Termasuk Ketua komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, ia menegaskan, komisi VIII tidak menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.
"Kenaikan BPJS Kesehatan tindakan zalim (tidak adil) kepada rakyat Indonesia," katanya.
Mantan Ketua Barisan Muda (BM) Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, untuk apa melaksanakan rapat dengan pemerintah, jika keputusan wakil rakyat tidak didengar dan dijalankan.
"Semua fraksi jelas menolak kenaikan iuaran BPJS. Tapi pemerintah tetap saja menaikkannya. Saya rasa kita sudah saatnya mengambil keputusan politik atas persoalan BPJS ini. Pemerintah itu apapun bisa dilakukan, tinggal mau atau tidak, tolong hargai kita, jangan anggap angin lalu," pungkasnya.
- Sumsel Bakal Jadi Daerah Percontohan Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo-Gibran
- Pemudik Angkutan Umum Turun, Mudik Lebaran 2022 Tetap Diklaim Lancar
- Ganjar Tiba di Palembang, Ketua PDIP Sumsel: Kita Siap Menangkan Ganjar jadi Presiden