Menanggapi penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan 2020 oleh Plt Bupati pada rapat paripurna sebelumnya, 9

Sembilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim meminta Pemerintah Kabupaten tetap prioritaskan kepentingan masyarakat khususnya dalam kondisi pandemi saat ini.

Hal mengemuka pada Penyampaian Tanggapan Fraksi atas RAPBD yang diajukan Plt Bupati Muara Enim H Juarsah pada Rapat Paripurna, Selasa (15/09/2020).

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya Alfran, S.Pt, mengatakan, Dewan meminta Eksekutif agar prioritas terhadap rencana strategi daerah untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan pembangunan daerah mendatang.

“PAD harus dipacu sehingga pembiayaan pembangunan daerah terpenuhi serta perbaikan ekonomi lebih meluas,” ujarnya.

Sementara itu Yusran dari Fraksi Demokrat, meminta Eksekutif lakukan penajaman pada APBD Perubahan tahun 2020 agar berdampak ke masyarakat, dan lakukan evaluasi pembangunan agar lebih baik.

“Dan kita meminta APBD Perubahan tepat sasaran dan memihak ke masyarakat,” tukasnya.

Sedangkan dari Fraksi Golkar Bony meminta Eksekutif untuk memaksimalkan PAD dan belanja daerah dengn profesional dan efisien.

Sedangkan Mualimin Fajarudin dari Fraksi PPP menekankan APBD Perubahan muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari Fraksi Gerinda, Fitrianzah, meminta agar dana tambahan DID agar bisa optimal digunakan untuk pemulihan. Rika dari Fraksi Nasdem, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim ditengah wabah Covid-19 agar menyisihkan 5 persen anggaran untuk UMKM.

Dilanjutkan Samudera Kelana dari Fraksi PKS, meminta Eksekutif agar menyelesaikan masalah BPJS, menyediakan paket pulsa untuk belajar Daring, dan menertibkan tempat hiburan yang bisa menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Kemudian, Piyardi dari Fraksi Amanat Berkarya Bangsa, menyatakan sikap siap membantu Bupati untuk memutus mata rantai Covid-19 dan mendukung regulasi cepat akurat.

“Dalam mengelola PAD, Bupati mempertimbangkan dan akomodir pelayanan sehingga mengurangi kemiskinan,” kata Piyardi.

Terakhir, Muhardi dari Fraksi Bintang Nurani Rakyat, meminta Eksekutif agar optimal dalam kinerja agar APBD Perubahan bisa efektif dan efisien.

Sementara, Plt. Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki, B.Sc, meminta Plt. Bupati Muara Enim menanggapi pandangan Fraksi – Fraksi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).[ida]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here