Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setyadji / rmolsumsel
Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setyadji / rmolsumsel

. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, menjadi penyebab kembali naiknya angka penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tentang penerapan sanksi pelanggar protokol kesehatan.

Untuk itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Palembang, Kombes Pol. Anom Setyadji meminta agar Perwali Nomor 27 tahun 2020 kota Palembang dapat ditindak lanjuti menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Saya ragu terkait menerapkan sanksi tindak lanjut langsung di luar sanksi teguran dan humanis. Karena tidak ada aturan tegas maupun payung hukum yang kuat,” ungkapnya.

Tidak ada efek jera yang dapat membuat masyarakat mematuhi penerapan protokol kesehatan. Meski telah ada Perwali, masyarakat masih mengira hanya akan diberikan teguran saja.

“Harus ada sanksi tegas seperti denda, pencabutan izin usaha dan tindak pidana agar aturan ini dapat benar-benar dijalankan, dengan begitu maka masyarakat dapat benar-benar menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin menyambut baik rencana menyempurnakan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kehidupan baru menuju masyarakat produktif dan aman di situasi pandemi Covid-19, Gugus Tugas meminta DPRD merumuskan perda dalam penegakkan sanksi sosial.

“Kita sama-sama tahu, pandemi ini kapan berakhir tidak ada yang tahu. Makanya kita tunggu usulan Pemkot dan Forkompimda rancangannya bagaimana,” ujarnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here