Ratusan buruh yang tergabung dalam DPC Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka industri (Nikeuba) Provinsi Sumatera Selatan , mendatangi Kantor Gubernur, Rabu (19/8/2020).
- E-Wallet dan E-Money Berpotensi untuk Politik Uang pada Pemilu 2024
- Dinilai sebagai salah satu bank terbaik, bjb sabet 8 penghargaan
- Sumsel Ekspor Produk Pertanian dan Perikanan ke 12 Negara Senilai Rp153,4 Miliar
Baca Juga
Massa yang menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja itu meminta Gubernur Herman Deru, untuk keluar menemui dan mendengarkan aspirasi dari para buruh.
Spontan Gubernur keluar lalu naik mobil dan berorasi di hadapan ratusan DPC FSB Nikeuba dan menanggapi tuntutan mereka.
Gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Sumsel untuk merangkum, dan meneruskan aspirasi dari DPC FSB Nikeuba tersebut, melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
DPC FSB Nikeuba Sumsel menolak RUU Cipta Kerja, yaitu dikeluarkannya cluster ketenagakerjaan. Mereka meminta kejelasan serta menuntut kebijakan pemerintah terkait bantuan tambahan upah bagi pekerja atau buruh sebesar Rp.600.000,- per bulan bagi pekerja/buruh penerima upah dibawah Rp.5.000.000,-
Herman Deru yang saat itu melebur bersama kerumunan pendemo mengatakan, merespon dengan sangat positif apa yang disamapaikan masyarakat. Menurutnya, usulan terkait dengan pemberian insentif bagi buruh atau tenaga kerja yang berpenghasilan kurang dari Rp. 5.000.000 mendapatkan insentif dengan syarat yang memenuhi, agar syarat tersebut dihapuskan.
“Memang syaratnya ada yang menganggap berat ada yang menganggap syarat itu tidak berat, jika ada yang memenuhi maka itu tidak berat , tapi berat bagi yang belum memenuhi nya. Nah tentu pemerintah pusat dalam hal ini pemegang regulasi akan mempertimbangkan. Seperti biasa nya saya selalu mendukung aspirasi kalian, karena kalian menyampaikannya dengan sopan , kalian menyampaikannya dengan hormat seperti ini,” tegasnya
Herman Deru menuturkan, dalam waktu dekat akan membuatkan surat khusus kepada DPR, Menteri tenaga kerja RI bahkan kepada Presiden untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan sebenar-benarnya.
“Percayalah bahwa kami juga tidak menutup mata dan telinga terhadap apa yang terajadi di lapangan khususnya di provinsi sumsel ini. Dan saya intruksikan kepada kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk merangkum semua usulan teman-teman kemudian regulasikan dalam bentuk surat, diantar dengan cara terhormat diantar dengan cara yang elegan. Kita menyampaikan ini kepada institusi yang mempunyai kewenangan dalam memasukan atau mengubah aturan-aturan itu. Yakinlah ketika kalian niatnya baik, doa yang benar insha Allah dikabulkan oleh para pemangku kebijakan tersebut,” tambahnya
“Walaupun tidak sepenuhnya tapi sebagian. Paling tidak kalian sudah beribadah menyampaikan aspirasi dari sekian banyak buruh di Indonesia ini khusunya di Provinsi Sumsel. Gubernur akan mendukung kalian dengan penuh keseriusan. Selamat berjuang, hindari konflik karena kita orang sumsel wilayah yang zero konflik,” pungkasnya.[ida]
- Kemenkeu Kantongi Rp22 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech
- 160 Pekerja Konstruksi di Palembang Dapat Pelatihan Kompetensi Ahli
- DPR Bakal Pelototi Sri Mulyani Soal Utang Baru Rp515 Triliun
