Tujuh kabupaten di Sumatera Selatan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Ketujuh daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Pali, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.
- Gelar Razia Rutin, Ratusan Personel Gabungan Sisir Wilayah OKU dan OKU Timur
- Pedagang Pasar 16 Ilir Protes Harga Kios Tinggi, Begini Tanggapan Pemprov Sumsel
- Kejar Realisasi PBB P2, Bapenda Lahat Terapkan Aplikasi Pembayaran Online
Baca Juga
Sehubungan itu, Kamis (13/8/2020) malam bertempat di Hotel Harper, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru bersama Forkompinda, KPU, Bawaslu, dan Para Ketua Parpol untuk mendeklarasikan Pilkada Damai di Provinsi Sumsel 2020.
Menurut Gubernur, inisiatif deklarasi damai ini datang dari nurani dan baru pertama kali melibatkan partai politik pada tingkat penyelenggaranya, Deklarasi ini merupakan langkah preventif agar Pilkada Serentak 2020 di Sumsel nanti berlangsung sukses dan damai.
“Jangan sampai segala sesuatu yang dimungkinkan mengkhwatirkan itu terjadi, jadi kita preventif saat ini. Ketika kita cari tahu baru sumsel yang menyelenggarakan ini karena pelanggaran itu ada dua ada pelanggaran kepatutan ada pelanggaran kepatuhan . Kalau sudah masuk pencalonan nanti itu sudah ranahnya Bawaslu, ranahnya KPU. Yang kita lakukan malam ini ranahnya kita untuk menjaga agar tidak terjadi konflik,” terangnya ditemui usai acara.
Ia menghimbau untuk pada peyelenggaraannya nanti, baik calon kepala daerah maupun partai politik yang mengusung pasangan calon kepala daerah untuk tidak membawa konflik internal ke ranah eksternal apalagi melibatkan konstituen.
“Nah kita bersyukur di Sumsel ini yang sudah zero konflik tetap terpelihara, tentu ini harus digagas, tidak bisa damai itu terus kita diamkan sendirinya. Karena fluktuasi dilapangan itu kadang tidak terdeteksi,” tambahnya.
Dikatakan Herman Deru masa akhir jabatan tujuh kepala daerah tersebut rata-rata berakhir di 17-18 Februari 2021, oleh karenanya untuk yang mencalon berarti cuti. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akan ditunjuk penjabat sementara (Pjs) bupati.
“Semua berpeluang menjadi penjabat kepala daerah, terlebih yang sudah duduk di eselon II untuk diajukan. Tapi salah satu yang saya harapkan mudah-mudahan kita tidak krisis SDM kalau bisa Pjs tidak dijabat oleh putera daerah. Kita netralkan, ASN-nya dan penyelenggaranya, TNI dan Polri netral dan pengurus partai harus menunjukan caranya terbaik. Seperti selama ini intelektual di politik,” imbuhnya.
Dalam acara yang dihadiri langsung oleh Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda tersebut, Gubernur HD minta agar jajaran TNI dan Polri untuk netral.
“Maka saya minta tadi Pangdam, Kapolda, agar diawali dari netral dulu, kemudian semua pengindraannya dimanfaatkan dengan baik, pendengarannya, penglihatannya, perabaannya. Bahkantadi telah saya sampaikan mending kita menjaga ini agar tidak terjadi konflik, karena kalau sudah terjadi konflik recoverynya terlalu mahal,” pungkasnya.
Hadir pula dalam kesempatan ini, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri S, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H., dan Ketua KPU Sumsel Kelly Maryana.[ida]
- Desak Penutupan Tambang Emas Ilegal, Warga Geruduk DPRD Muratara
- PPKM di Muba Turun ke Level 3, Tamu Hajatan Boleh 50 Persen
- Bentuk Kepedulian Polri, Waka Polres OKU Bagi-bagi Bansos Kepada Lansia
