Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Yulian Gunhar mengatakan, pihaknya masih menunggu support dari Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru dan Badan Pengatur Hulu (BPH) Migas, soal fungsi pengaturan perubahan bahan bakar Kereta Api (KA) pengangkut batubara dari solar ke Liquified Natural Gas (LNG=gas alaam cair).
- Jokowi Dorong Industri Pertambangan Lakukan Hilirisasi
- BTN Syariah Raih The Best Islamic Project Finance House 2023 Euromoney
- Begini Capaian Kinerja PT SBS Setelah Delapan Tahun Berdiri
Baca Juga
"Kita masih menunggu support dari Pemerintah Sumsel dan BPH Migas untuk melakukan fungsi pengaturan perubahan hilir dari BBM solar ke LNG," katanya, Minggu (9/8/2020).
Dirinya berharap, Sumsel menjadi negara kelima yang menggunakan bahan bakar LNG untuk kereta api, karena untuk mengkonversi bahan bakar solar ke LNG telah terjadi Memorandum of Urstanding (MoU) antara PT KAI dengan Pertamina.
"Komisi VII DPR RI sangat mensupport pemerintah Sumsel, semoga hal ini cepat terealisasi," harapnya.
Sementara itu Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menjelaskan, sejauh ini BPH Migas yang telah menetapkan kuota bahan bakar untuk Provinsi maupun kabupaten/kota se Indonesia, termasuk bahan bakar untuk PT KAI.
"Selama ini PT KAI menggunakan BBM 243 ribu KL atau 250 juta liter per tahun, dan itu terjadi oper kuota, kami minta kuota ini di jaga jangan sampai berlebihan, selain itu juga agar ada potensi untuk suplai, karena gas ini ada , dari pada di ekspor ke Singapura, kenapa tidak di uji coba di Sumsel," jelasnya.
Dia mengungkapkan, sesuai dengan Undang Undang (UU). Untuk masalah gas, BPH Migas ditugaskan untuk memanfaatkan gas bagi kepentingan dalam negeri terlebih dulu sebelum diekspor. "Kita ingin agar BBM subsidi yang di pakai oleh PT KAI ini tepat sasaran," terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru berharap agar penerapan konversi tersebut bisa segera dimulai. Mengingat trafik pemanfaatan kereta api di Sumsel memang tinggi, baik untuk mengangkut bahan tambang seperti batubara, ataupun minyak dan gas.
Mengenai realisasinya, dia mengatakan, masih membutuhkan keputusan dari pihak PT KAI, BPH Migas dan Komisi VII DPR RI yang membidangi hal tersebut.
"Tapi kalau saya sebagai Gubernur tentu menyarankan alangkah baiknya PT KAI mengikuti program itu karena, sangat menguntungkan baik bagi lingkungan karena emisi gas buangnya lebih baik dan hemat juga," pungkasnya.[ida]
- Petro Muba Serahkan Dividen Rp3 Miliar, Ini Kata Apriyadi
- bank bjb Manjakan Nasabah yang Hadiri Reunion Fest 2023 Subang
- BTN Raih Marketing Excellence Award 2023
