Para penguasa daerah saat ini ramai-ramai mencalonkan anaknya, keluarganya diajang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan memanfaatkan kekuasaannya. Praktik dinasti politik yang sudah berlangsung lama di Indonesia dan Sumatera Selatan ini membuktikan kalau partai itu gagal dalam membangun kadernya.
- Besok, RKUHP Bakal Disahkan di Paripurna DPR
- Penangkapan Tiga Pengedar Narkoba di Boom Baru Palembang Diwarnai Perlawanan Warga
- Data Terakhir Polri, Sebanyak 60 WNI Disekap di Kamboja
Baca Juga
"Contoh Medan, Solo, termasuk juga di Sumatera Selatan. Masa kader-kader yang telah lama berkiprah dan diakui kemampuannya harus tersingkir di Pilkada oleh orang-orang yang baru masuk hanya karena dia seorang anak raja, anak penguasa. Artinya, tugas partai politik itu gagal dalam membentuk kadernya. Untuk apa capek-capek bangun kader terbaik partai kalau ujungnya dinasti politik," terang Ahmad Yani, politisi asal Sumatera Selatan sekaligus penggagas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)dalam diskusi virtual yang digelar RMOLNetwork, Kamis (6/08/2020).
Sebagai manusia dan anak bangsa, tegas Ahmad Yani, mereka tentu berhak. Namun apakah para anak dan keluarga penguasa itu memenuhi unsur-unsur sebagai kader terbaik partai baik secara pengalaman, kiprahnya serta wawasan. Hal itu juga membuktikan kalau praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia masih terus berlangsung.
"Jangan hanya mengandalkan, saya Pancasilais, NKRI dianggap mampu memimpin daerah. Kalau melihat itu, teman-teman saya di DPR atau kepala daerah banyak yang melanggar sumpah jabatan karena terlibat korupsi, dan mereka itu suka ngomong kemana-mana. Saya Pancasila. Termasuk juga kepala daerah, bahkan sekitar 60 persen kepala daerah itu terlibat korupsi," ungkap Ahmad Yani.
Melihat maraknya dinasti politik ini, artinya ada yang harus dibenahi, benahi pondasinya dulu, di partainya. Misal dari sistem Pemilu benar atau tidak. Kembalikan sistem politik. Kompisisi di MPR, mekanisme yang harus diperbaiki.
"Melalui MAKI inilah kita mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menuju lebih baik lagi. MAKI ini tidak ada agenda politik, KAMI gerakan moral. Silakan siapa yang mau terpanggil," tegasnya.
- Terkait Video Klarifikasi ALP, Sang Ibu Menyebut Anaknya Dipaksa Senior dan Luka Lebam Ditutupi Pakai Bedak
- Usai Setubuhi Anak Kandungnya hingga Puluhan Kali, Pria Ini Ancam Bunuh Korban dan Ibunya
- Dua Pejabat Pemkab Muba Dituntut Lebih Rendah dari Dodi Reza Alex, Terkait Kasus Fee Proyek
