Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melakukan monitoring pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih pada Pilkada serentak 2020 yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kamis (6/8).
- Prabowo Dipastikan Hadiri Harlah PKB di Solo
- Ribuan Berkas Caleg Mulai Masuk ke Pengadilan Negeri Palembang
- Menag Minta Masjid Tak Dijadikan Panggung Politik
Baca Juga
Ketua KPU OKU, Naning Wijaya, mengatakan monitoring coklit data itu dilakukan untuk mengetahui progres coklit yang telah dilaksanakan sejak 15 Juli 2020 lalu.
Mengingat coklit data pemilih itu dilaksanakan hingga 13 Agustus 2020 mendatang, maka sebelum jadwalnya selesai diharapkan progresnya telah mencapai 100 persen.
"Kalau untuk saat ini progres coklit yang dilakukan PPDP kita baru sekitar 70 persen," ujar Naning.
Monitoring yang dilakukan ini, selain untuk mengetahui progres coklit, juga untuk mengetahui semua kendala yang dihadapi di lapangan oleh PPDP.
Lebih lanjut Naning mengatakan, bahwa monitoring pelaksanaan coklit data pemilih itu dilakukan oleh seluruh komisioner KPU OKU sesuai dengan koordinator wilayah masing-masing. Mulai wilayah Ulu Kabupaten OKU sampai wilayah Ulak (Hilir).
"Namun disini kita ambil sampling saja. Dimana masing-masing komisioner memonitoring di satu kecamatan dan satu desa," ungkapnya.
Pihaknya dalam hal ini menekankan kepada seluruh PPDP agar benar-benar memastikan seluruh warga yang memiliki hak pilih atau telah memenuhi syarat, jangan sampai tidak terdata atau tidak tercoklit.
"Objek dalam monitoring ini adalah pemilih. Berapa banyak pemilih baru, pemilih terdaftar, dll. Intinya kita ingin memastikan proses coklit harus benar-benar dilaksanakan PPPD," tegasnya.
Nanti, ketika coklit telah usai, sambung Naning, akan ada rekapitulasi hasil pemutakhiran dalam bentuk daftar pemilih sementara (DPS). Lalu nanti ada penetapan DPS, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.
Setelah itu, DPS akan diumumkan di tempat - tempat yang sudah ditentukan. Seperti di Sekretariat KPU, RT, Desa dan Kecamatan. Sehingga dengan begitu masyarakat bisa komplain jika namanya tidak tercantum di DPS. Dan itu akan dimasukkan dalam proses DPT-nya nanti.
"Yang tidak termasuk di DPS, bisa diakomodir. Cara datangi PPS untuk mendaftarkan diri bahwa kita punya hak pilih," tandas Naning seraya menghimbau masyarakat untuk gunakan masker saat datang ke TPS pada saatnya nanti.
- Kombes Irwan Anwar Penuhi Pemeriksan Polda Kasus Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK
- Pasca Dilantik, Ketua KPU Sumsel Lakukan Konsolidasi Internal
- PPP Optimistis Kembali Berjaya di Pemilu 2024
