Mendikbud Nadiem Makarim/net
Mendikbud Nadiem Makarim/net

. Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seolah menjadi polemik yang tak berkesudahan, setelah ditemukan keterlibatan dua lembaga CSR korporasi besar.

Pemerhati politik Iwel Sastra berpendapat, polemik dari program tersebut patut dijadikan bahan evaluasi oleh Presiden Joko Widodo terhadap Mendikbud Nadiem Makarim.

“Sepertinya Nadiem menjadi salah satu menteri yang layak dievaluasi Presiden Jokowi untuk diberikan tempat yang lebih pas dan tepat dengan latar bekalang dan kemampuan yang dimiliki,” ujar Iwel dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (1/8).

Secara latar belakang, lanjut Direktur Mahara Leadership ini, Nadiem tidak memiliki latar belakang pengalaman mengurusi pendidikan. Sehingga program yang sengaja dicanangkan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tersebut malah berujung polemik.

“Polemik POP terjadi merupakan suatu hal yang wajar karena memang sejak awal Mas Menteri Nadiem Makarim sudah banyak yang bilang tidak pas pada posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” paparnya.

Menurut Iwel, sosok Eks Bos Gojek tersebut di mata masyarakat adalah sebagai seorang pebisnis berbasis digital, yang hasil dari kerja kerasnya patut diacungkan jempol karena sudah bisa membesarkan bisnis ojek online dan merambah ke financial technology.

Sehingga, tanggung jawab yang diberikan presiden kepada Nadiem tidak ada sangkut pautnya dengan perihal pendidikan dan kebudayaan. Sehingga menurut Iwel, jika benar Nadiem mepunyai kapasitas di Kemendikbud, maka pasti ada solusi dari polemik POP.

“Tidak bisa menatap ke depan tanpa memiliki kajian yang kuat mengenai sejarah dan budaya pendidikan di Indonesia,” katanya.

“Nadiem sendiri sudah meminta maaf atas terjadinya polemik ini, tentu persoalannya bukan sekadar meminta maaf, namun apa solusi yang akan ditawarkan Nadiem,” demikian Iwel Sastra.
 

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here