Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan sekolah belum siap menerapkan kenormalan baru di masa pandemi Covid-19.
- Dianggap Mengganggu, Australia Berikan Kantong Terkunci Untuk Simpan Ponsel Pelajar Selama di Sekolah
- Resmi Diakui Pemerintah, Pesantren Tak Harus Punya Sekolah Formal
- Ketua AJI Palembang Raih Peringkat Pertama Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Antar Pemangku Kepentingan di Sumsel
Baca Juga
Oleh karena itu, pemerintah diingatkan untuk tidak memaksakan kebijakan membuka sekolah di semua zona penyebaran corona.
"Pengawasan KPAI menunjukkan sekolah belum siap (menghadapi) kenormalan baru, pemerintah jangan nekat buka sekolah," tulis Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan, Selasa (28/7).
Retno menjelaskan bahwa KPAI telah melakukan pengawasan langsung ke 15 sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK sebagai sampel di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan dan kota Bandung pada Juni 2020 yang lalu.
Hasilnya, dari 15 sekolah hanya 1 sekolah yang benar-benar siap secara infrastruktur kenormalan baru, yaitu SMKN 11 kota Bandung.
Sedangkan yang mulai menyiapkan infrastruktur ada 5 sekolah, itu pun sebatas menyiapkan wastafel beberapa buah di tempat-tempat yang strategis di lingkungan sekolah.
"Sementara sembilan sekolah lagi belum menyiapkan apa pun kecuali sabun cuci tangan, di wastafel yang memang sudah dibangun jauh sebelum pandemi Covid 19," jelas Retno.
Selain melakukan pengawasan langsung, KPAI juga mengadakan survei ke para guru di berbagai daerah. Sasarannya adalah para guru dengan tujuan untuk mengetahui seberapa siap sekolah menghadapi kenormalan baru.
Sampai hari ini (28/7), survei diikuti oleh 6.664 guru dari sekolah yang berbeda, karena satu sekolah diwakili oleh satu guru.
"Hasil sementara survei, hanya sekitar 20% sekolah yang siap menghadapi kenormalan baru dari infrastruktur yang sudah disiapkan saat ini," ungkap mantan kepala SMAN 3 Jakarta ini.
KPAI menyatakan bahwa Kemendikbud seharusnya menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan kenormalan baru di dunia pendidikan. Itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan protokol kesehatan dan daftar periksa yang kemudian disampaikan ke seluruh Dinas Pendidikan untuk dilakukan rapat koordinasi secara berjenjang.
“Kami belum melihat ada upaya-upaya semacam itu, lalu bagaimana Kemendikbud hendak membuka sekolah di semua zona (hijau, orange, kuning maupun merah) ketika tidak memiliki data apapun di level sekolah," tegas Retno.
Perempuan berhijab ini juga mengatakan, pemerintah tidak bisa menggunakan “Merdeka Belajar” dalam situasi seperti ini dengan seolah memerdekakan semua daerah dan sekolah untuk tatap muka.
"Kebijakan seharusnya berbasis data, bukan coba-coba. Apalagi ini soal keselamatan dan kesehatan anak-anak Indonesia, untuk anak sebaiknya jangan coba-coba,” tandasnya.
- SMB IV Sebut Pelajaran Sejarah Palembang Harus Dikenalkan Sejak Dini
- Akhirnya Arya Bima Putra Wakili Sumsel ke DPR RI
- Penting Diterapkan, Ini 4 Manfaat Sering Mengajak Anak ke Perpustakaan
