Paripurna pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) anggaran tahun 2019, atau yang dulunya disebut LKPJ Bupati, Senin (13/7) pagi, tak berjalan mulus.
- Gema Keadilan Palembang Kawal PKS di Pemilu 2024
- Kembali Memanas, Massa Tarik Kawat Berduri dan Membakar Pembatas Jalan
- Pola Pikir Ade Armando Pisahkan Pemilih Anies dan Ganjar Membelah Rakyat
Baca Juga
Rapat paripurna itu tak kuorum. Bukan boikot sih. Hanya seolah ada sebuah manuver yang sedang dimainkan. Tapi entah apa.
Paripurna tersebut akhirnya diputuskan diskors. Dan siang ini, rencananya akan dilanjutkan.
Sekretaris DPRD OKU, A. Karim, melalui Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Iwan Setiawan, menyebut berdasarkan absensi ada 24 anggota dewan yang hadir.
Akan tetapi secara fisik, rupanya hanya 16 anggota dewan saja yang terlihat di dalam ruang sidang paripurna. Pendek kata, paripurna tersebut dinyatakan tidak kuorum.
"Ya tidak kuorum. Berkaca dengan Tatib 104 Pasal 10 B, minimal kehadiran anggota 2/3 dari jumlah anggota dewan," sebutnya.
Tarik ulur agenda paripurna ini terlihat manakala ketua DPRD OKU, H. Marjito Bachri keluar ruangan "menjemput" rekan-rekannya yang sedang berada di ruangan lain dalam gedung itu.
Namun saat Ketua masuk lagi ke ruang paripurna, beberapa anggota dimaksud malah belok keluar.
Lalu apa yang terjadi? Marjito dalam hal ini tidak mau berspekulasi terkait penyebab atau manuver apa yang sedang dimainkan sehingga ada banyak anggota yang tidak hadir.
Akan tetapi secara umum, sesungguhnya fraksi-fraksi di DPRD OKU ini dalam paripurna sebelumnya (agenda pandangan fraksi), menyetujui RPP APBD TA 2019.
Hanya mungkin, kata Marjito, dalam pandangan itu ada sesuatu yang perlu dipertegas.
"Antara TAPD dengan beberapa fraksi belum ada kata sepakat. Masih perlu ada pembicaraan yang lebih detail yang tidak bisa diungkap di paripurna ini. Makanya saya ambil kesimpulan rapat ini diskors," ujarnya.
Seperti disinggung diatas, mengenai persoalan ketidakhadiran sejumlah anggota dewan ini apakah berkaitan dengan politik atau manuver lain, Marjito tidak bisa menduga lebih jauh.
"Kita lihat hasil pertemuannya nanti. Apakah ini bukan persoalan politik atau memang subtansi dari bahasan Raperda," imbuhnya.
Yang pasti, pihaknya juga menginginkan RPP APBD TA 2019 cepat selesai, karena dalam waktu dekat akan segera masuk pembahasan APBD Perubahan TA 2020.
"Biar renteten kegiatan DPRD OKU selama setahun ini dapat berjalan baik," demikian Ketua DPC Gerindra OKU itu menegaskan.
- PKS: Daripada Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Sebaiknya Ganti Kepala BRIN
- Gerindra, PKB, dan PDIP Harus Konvensi Cari Pasangan Pilpres yang Ideal Menurut Masyarakat, Bukan Menurut Elite
- Rusia Dorong India dan Brasil jadi Anggota Permanen Dewan Keamanan PBB
