DPRD Palembang Desak Walikota "Pecat" Manajemen SP2J

Fraksi NasDem Persatuan Pembangunan meminta, Walikota Palembang mengevaluasi kinerja jajaran PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J). Yaitu evaluasi tentang manajemen sistem pengoIahan transpotasi yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tersebut.


Tidak hanya itu. Melalui juru biacaranya H Paidol Barokah, fraksi ini mempertanyakan dana penyertaan modal yang diberikan.

"Kita minta laporan terkait penyertaan modal dan mengapa perusahaan ini merugikan terus menerus," sampainya dalam Rapat Paripurna Ke -8 Masa Persidangan II, terkait pandangan umum fraksi - fraksi tentang laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2019.

Bahkan, hal yang sama juga disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menyoroti kinerja PT SP2J dalam pengelolaan Transmusi.

Ketua Fraksi PAN Ruspanda Karibullah bahkan mendesak Walikota Palembang agar segera mengevaluasi jajaran BUMD khususnya di PT SP2J.

"Menurut pandangan kami, management perusahaan ini tidak berjalan maksimal, hal tersebut didasari dengan hasil laporan penggunaan APBD PT SP2J tahun 2019. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa disubsidinya perusahaan ini secara continue dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu dari Fraksi PKS, melalui juru bicaranya, mempertanyakan terkait kisruh tagihan PDAM Tirta Musi bulan Juli 2020. Seharusnya manajemen memberikan sosialisasi sejak dini dan secara masif ke masyarakat.

"Harusnya diberitahu sejak awal bahwa kelebihan beban pemakaian PDAM bulan Mei dan Juni 2020 akan diakumulasikan ke tagihan bulan Juli, karena tidak dilakukannya pembacaan meter efek pandemi covid, sehingga masyarakat tidak kaget dan bisa mengantisipasi sejak dini," tuturnya.[ida]