Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan takkan pernah masuk Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu PKS mempesilakan Presiden untuk mereshuffle kabinet.
- Sumsel Dapat Investasi Puluhan Triliun dari Hilirisasi Industri Tisu dan Kertas
- Nilai PSBB Anies Tak Didukung Pemerintah Pusat, Rektor Ini Sedih..
- Pelaku UMKM Sumsel Butuh Lokasi Berjualan Strategis
Baca Juga
PKS sadar, reshuffle merupakan hak prerogatif seorang Presiden sebagai kepala negara. Namun PKS tetap pada pendirian awal, yaitu mengambil posisi untuk berada di luar pemerintahan alias oposisi.
Demikian ditegaskan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat menjadi pembicara diskusi daring Trijaya FM bertajuk "Menanti Perombakan Kabinet", Jakarta, Sabtu (4/7/2020).
"Pak Jokowi mau reshuffle monggo, kita serahkan kepada Pak Jokowi. PKS oposisi, kita akan awasi biar publik mendapatkan haknya. PKS insyaAllah konsisten oposisi," ujar Mardani Ali Sera.
Menurut Anggota Komisi II DPR ini, pihaknya tetap beharap yang terbaik bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Apalagi di tengah kondisi pandemik Covid-19 saat ini.
Karena itu, PKS menilai wajar jika Presiden Jokowi marah-marah dan geram melihat kinerja para pembantu di kabinet. Hanya saja, menurut Mardani Ali Sera, kemarahan Jokowi itu sekaligus memarahi dirinya sendiri.
"Wajar juga Pak Jokowi marah. Tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah Pak Jokowi sendiri," tandasnya.
Selain Mardani Ali Sera, turut hadir menjadi narasumber; politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu; politisi Golkar, Ahmad Doli Kurnia; politisi PKB, Maman Imanulhaq; peneliti Indef, Bhima Yudhistira; dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. [ida]
- bank bjb Raih Penghargaan Bank Terbaik, Triwulan I Raup Laba Rp738 Miliar
- Rendang Pikat Pengunjung Expo Dubai 2020
- Menko Airlangga: Level Ekspansi Ekonomi Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Malaysia dan Vietnam
