Banyak politisi yang selalu mencela dan mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo dengan seluruh menterinya. Namun Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menilai, kewenangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani makin besar setelah adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan untuk mengatasi pandemi Covid-19.
- Jaga Kondisifitas Jelang Pemilu, Polres Pagar Alam Sambangi Markas Parpol
- Pertebal Keamanan KTT G20, Polri Gelar Patroli Skala Sedang
- TPS Pemilu 2024 di kota Pagar Alam Berkurang, Ini Penyebabnya
Baca Juga
Namun, politikus Partai Golkar ini mempertanyakan apakah dengan kewenangan besar yang diberikan itu Mulyani bisa menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini.
“Silakan menilai sendiri,” tegas Misbakhun saat diskusi "Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle?" di gedung DPR, Jakarta seperti dilansir JPNN.com, Kamis (2/7).
Menurut Misbakhun, dalam keadaan pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo selain mengeluarkan perpres tentang kedaruratan nasional, juga menerbitkan perppu. Dengan perppu itu, kewenangan, tanggung jawab, dan tugas kementerian/lembaga, termasuk DPR dalam menyusun anggaran bergeser ke menkeu.
Lantas, ujar dia, apakah ketika semua kewenangan berpusat di kemenkeu pengelolaan keputusan menjadi efektif, pencairan anggaran lebih cepat, penyusunan program penanggulangan Covid-19 makin trengginas.
“Ketika kekuasaan menyusun, mencairkan anggaran sepenuhnya wilayah kekuasaan menteri keuangan, apakah masalah yang selama ini tentang realisasi anggaran menjadi selesai, tidak!” katanya.
Misbakhun menegaskan, tidak sedikitpun ia tidak mendukung program pemerintah. Berkali-kali dalam rapat di Komisi XI DPR, Misbakhun sering mengingatkan Mulyani bahwa ia akan bicara detail bukan untuk menentang kebijakan pemerintah. Namun, Misbakhun ingin mengkritisi supaya keputusan dan kebijakan pemerintah efisien, efektif dan mengena dirasakan oleh rakyat yang sedang terdampak Covid-19.
Dia menegaskan bila dikaitkan dengan isu reshuffle, maka itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi.
“Kami ini yang pendukungnya Bapak Jokowi ngawulo sama Bapak Jokowi. Disuruh salto-salto, disuruh merangkak, (kami) merangkak,” ungkapnya.
Menurut dia, Jokowi merupakan orang yang mempunyai kebijaksanaan dan kearifan sebagai kepala negara. Dia menjelaskan salah satu bentuk kebesaran hati Jokowi ialah ketika ada salah satu menteri yang performance kurang bagus, tidak langsung diganti meskipun presiden memiliki kewenangan melakukan penggantian itu.
“Salah satu kearifan Bapak Jokowi yaitu mereka dimarahi, bukan langsung diganti. Itu bentuk kearifannya Bapak Jokowi. Inikan yang lahir dari Bapak Jokowi adalah wisdom (kebijaksanaan),” katanya.
Dia menegaskan bahwa visi misi presiden sudah dijalankan oleh menteri, tetapi apakah mereka bisa merasakan getaran hatinya Jokowi.
“Kalau menurut saya, dicari orang yang benar-benar bukan yang cuma mengerti bahasa yang tersirat, tetapi bahasa tubuh, termasuk bahasa kalbunya Pak Jokowi juga harus dimengerti,” pungkasnya. [ida]
- Rizal Ramli: Jokowi Pura-pura Cool Dikritik, tapi Kerahkan BuzzeRP
- Ketum KSPSI: Sudah Ada Desakan Cabut UU Ciptaker atau Jokowi Mundur
- Kuat di Kalangan ASN, Mantan Sekda Pagar Alam Siap Bertarung di Pilwako Pagar Alam
