Dari 50 paket jalan yang sudah dilakukan kontrak, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang belum bisa memastikan pelaksanaannya, akibat recofusing seluruh anggaran untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Penemuan Kerangka Manusia di PALI Bikin Heboh
- Proses Pengangkutan Batubara Lahat Masih dalam Pengawasan DPRD Sumsel
- Waduh, Gaji TKS Empat Lawang 7 Bulan Belum Dibayar
Baca Juga
Demikian dikemukakan Kepala Dinas PU-PR Kota Palembang Ahmad Bastari, Kamis (2/7/2020).
Bahkan, sambung Bastari, saat ini pihaknya menyesuaikan anggaran dan beberapa perbaikan jalan yang menggunakan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang harus tertunda.
"Awalnya anggaran perbaikan Jalan itu Rp120 miliar, tetapi sekarang karena kondisi Covid-19 maka seluruh anggaran dinolrupiahkan. Kita juga ada bayar pokok utang tahun kemarin, jadi bingung menentukan anggaran," sampainya.
Bastari mengungkapkan, untuk menghindari penundaan, ada beberapa porsi perbaikan jalan dialihkan ke Pusat dan Provinsi.
Karena perbaikan jalan masih harus dilakukan, terutama untuk jalan yang banyak dilalui barang dan orang seperti Jalan HBR Motik termasuk di Jl Sukabangun II.
"Perbaikan yang dialihkan ke Pemeriblntah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk Jalan Sukabangun II, sedangkan jalan Keramasan kita minta dengan pusat," terangnya.
Sementara itu, dari APBD Kota Palembang yang sudah kontrak Jalan Mataram dan di Ilir Barat Satu. Menurutnya, tahun ini ada 50 paket jalan meskipun sudah dilakukan kontrak tapi bisa tidak dilaksanakan.
"Sekarang ini ada aturan baru, jalan yang sudah kontrak bisa dibatalkan karena kondisi Corona walaupun sudah kontrak," katanya.
Dalam waktu dekat juga, perbaikan jalan akan dilakukan atas bantuan PTBA senilai Rp2,3 miliar untuk Jalan POM IX, Jalan Riau dan Jalan Bangka. Sementara berdasarkan pantauan, ruas jalan seperti di sekitar POM IX dalam kondisi baik.
Walikota Palembang Harnojoyo mengungkapkan, perbaikan jalan yang dilakukan melalui dana CSR (Corporate Social Responbility) merupaka akses yang ramai dilalui sehingga harus diperbaiki.
"Dengan adanya keterlibatan pihak swasta, maka dapaf meringankan beban Pemerintah ditengah kondisi Covid-19 ini. Karena memang kontribusi mereka sangat kami harapkan," tandasnya.[ida]
- Puluhan Titik Hotspot Mulai Bermunculan di PALI
- Muba Sokong Penurunan Kemiskinan Ekstrem Tercepat
- Tanggulangi Karhutla, Ini Rencana dan Strategi Pemkab Muba
