Jpeg

Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mereka meminta DPR segera menghentikan pembahasan terkait RUU HIP.

Ketua MPW PP Sumsel, M Yansuri mengatakan, pihaknya tidak butuh adanya Haluan Ideologi Pancasila, karena baginya Pancasila yang ada sejak dulu hingga kini sudah final.

“Kita menolak RUU HIP. Tidak ada namanya Ekasila ataupun Trisila, hanya ada Pancasila, jangan lagi diganggu,” ujar Yansuri diwawancarai usai Deklarasi Tumpas Komunisme bersama organisasi kepemudaan lainnya di Pelataran BKB Palembang, Sabtu (27/6/2020).

Menurut Yansuri, lahirnya rencana pembahasan RUU HIP dinilai sebagai cikal bakal kembali bangkitnya paham komunis maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai alat propaganda yang dapat merusak tatanan negara.

“Kami juga siaga akan kebangkitan paham komunis yang ada di negara ini. Jika nantinya PKI bangkit kembali, maka kami siap pertaruhkan jiwa raga untuk kepentingan NKRI,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Yansuri, pihaknya juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas adanya temuan stiker berlogo PKI di salah satu mall yang ada di Palembang yang ditemukan oleh ormas Bang Japar beberapa waktu lalu.

“Pihak kepolisian harus mengusut tuntas temuan Bang Japar itu. Tindak lanjuti sampai pelaku dan sumbernya ditemukan. Jangan sampai masyarakat hilang kepercayaan terhadap aparat penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu ulama Sumsel, Habib Mahdi Muhammad Syahab menegaskan, pihaknya meminta agar pembahasan RUU HIP dihentikan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pilar yang tidak perlu ditafsirkan.

“Sumsel siap mengawal Pancasila, satu langkah pun tidak akan mundur. Siapa saja yang berusaha untuk mengubah dan mengalihkan Pancasila wajib untuk dilawan,” teriaknya.

Habib Mahdi juga menyayangkan, adanya isu yang menyebutkan temuan stiker berlogo PKI di salah satu mal di Palembang merupakan settingan dari ormas yang menemukan logo tersebut.

“Adanya isu yang menyebutkan bahwa yang menemukan logo tersebut adalah yang menyebarkan jelas sesuatu yang salah. Ini adalah akal-akalan intelijen busuk. Maka dari itu, kami memberi kesempatan 7×24 jam kepada aparat penegak hukum untuk dapat menuntaskan perkara ini. Jika tidak ada perkembangan maka kami akan turun ke lapangan dengan massa yang lebih besar,” tandasnya.[ida]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here