Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto membuka langsung rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) I Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) melalui orasi virtualnya, Selasa (23/6).
- Jalani Uji Petik, SN Prana Putra Sohe Kandidat Penerima Satyalancana Wira Karya
- Tak Mau Gegabah, Gubernur Sumsel Tunggu Hasil Laboratorium Terkait Sanksi RMK Energy
- Pimpin Apel, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ingatkan Pegawai Untuk Jaga Disiplin
Baca Juga
Dalam orasi tersebut Airlangga Hartarto memberikan sambutan dengan tema Cetak Biru Ekonomi Nasional Dalam Kerangka New Normal yang disampaikan di kantor Kementrian Perekonomian.
Airlangga menjelaskan, saat ini Indonesia mengalami penurunan ekonomi sebesar 2,6 persen. Persentase itu masih terbilang tinggi dan hanya ada dua negara di Asia selain Indonesia yakni China dan India.
"Sementara hampir seluruh negara ekonominya mengalami minus akibat dampak pandemi Covid-19 ini. Penurunan ini memang berdampak cukup besar bagi. Setidaknya ada 1,6 juta pengangguran akibat di PHK, ada 7 juta pengangguran sebelum PHK. Untuk itu kita memerlukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini," terang Airlangga.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu ada banyak hal yang kita lakukan hikmahnya, salah satunya kita akan mengurangi ketergantungan dengan China dengan mencari kerjasama ke negara-negara lain seperti India atau Banglades.
Selain itu biaya perjalanan dinas bisa dikurangi lebih besar. Cukup Vircon dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi.
Terkait soal nasib media saat ini akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah karena dialihkan untuk penanganan Covid-19, Menteri Airlangga menilai, semua aturan itu berdasarkan kebijakan pemerintah daerah sendiri.
"Untuk hal ini (anggaran media) nanti saya akan dibicarakan ke DPR untuk diteruskan ke DPRD agar bisa menjadi perhatian bersama," tegas dia.
Sebetulnya pemerintah telah mengucurkan sebesar Rp 695,20 triliun untuk penanganan Covid-19 ini. Anggaran itu diperuntukkan untuk kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 T, insentif usaha Rp 120,61 T.
Kemudian UMKM Rp 123,46 T, pembiayaan korporasi Rp 53,57 T dan bantuan ke pemerintah daerah yang mencapai Rp 106,11 triliun.
Dana ke daerah itu digunakan untuk program padat karya sebesar Rp 18,44 T, insentif perumahan Rp 1,30 T, pariwisata Rp 3,80 T, pemulihan ekonomi mencapai Rp 5 triliun, cadangan DAK fisik Rp 10 T serta cadangan perluasan sebesar Rp 58,87 triliun.
"Semuanya sudah kita anggaran. Sekarang tinggal pemerintah daerah sendiri mau apa tidak. Bisa jadi dalam penyalurannya ada yang salah pakai atau malah tidak berani pakai. Maka pengawasan dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, dilakukan secara transparan dengan menggandeng kepolisian, KPK, kejaksaan dan lainnya," ucapnya.
- Kemenkumham Sumsel Siap Terapkan Strategi Mitigasi Risiko Dalam Layanan Pemasyarakatan
- Kemenkumham Sumsel Bersama DJKI Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Sumsel
- Palembang Terapkan PPKM Level 3, Berikut Instruksinya
