Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit III Plaju (SPP RU III – FSPPB) menyayangkan adanya perubahan struktur organisasi dasar PT Pertamina (Persero) yang sangat signifikan tanpa adanya komunikasi antara wakil pekerja (FSPPB) dengan Perusahaan sesuai kesepakatan bersama yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021 Pasal 7 Ayat 7 dan Ayat 8.
- Bangun Terowongan Kereta Cepat, Luhut Datangkan 17 Ahli Grouting Tiongkok
- Menko Airlangga: Indoensia Kerja Sama Kendaraan Listrik Dengan AS
- Dirut BTN dan Dirjen Perumahan Kemen PUPR Resmikan Indonesia Properti Expo 2022 KPR BTN Merdeka
Baca Juga
Melalui siaran persnya, Ketua Umum, Serikat Pekerja Pertamina RU III - FSPPB Muhammad Yunus mengatakan, pembentukan Holding dan Subholding dinilai dilakukan secara tergesa gesa di tengah triple shock yang sedang melanda PT Pertamina (Persero) yaitu melemahnya harga minyak dunia, tingginya nilai tukar dolar dan pandemik global covid 19. Dimana menyebabkan penurunan volume produksi dan penjualan produk Pertamina.
"Struktur organisasi Holding dan Subholding yang telah ditetapkan, sebagian diduduki oleh Eksternal Pertamina yang belum memiliki pengalaman dalam bidang Oil & Gas. Selain itu belum adanya kejelasan terkait portofolio Unit Operasi Subholding termasuk status pekerja PT Pertamina (Persero) yang saat ini berada di Subholding," sampainya.
Berbagai upaya dan cara membenahi Pertamina agar lebih maju sebenarnya sah sah saja, namun penguasaan Negara dan hak konstitusi rakyat terhadap BUMN (sesuai Pasal 33) tidak boleh di negasikan.
Karena itu, lepas dari pembentukan holding dan subholding Pemerintah seharusnya tidak memperlakukan Pertamina selayaknya perusahaan swasta.
"Kontrol dan peran Negara amat dibutuhkan untuk memproteksi Pertamina dari “mafia migas yang semakin masif” dalam mekanisme pasar (kapitalisme)," imbuhnya.
Selain itu, rencana privatisasi anak perusahaan Subholding melalui IPO (Initial Public Offering) akan mengancam kedaulatan Energi Nasional
"Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, maka seluruh aset PT Pertamina (Persero) harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia," ulasnya.
Hasil RUPS PT Pertamina (Persero) tanggal 12 Juni 2020, berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN No.SK-198/MBU/06/2020, tentang “Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina”, ditetapkan struktur organisasi direksi yang semula 11 (sebelas) Orang menjadi 6 (enam) Orang.
Direktorat Operasional yang sebelumnya ada di Pertamina akan masuk ke dalam beberapa Subholding yang telah di bentuk, yaitu Subholding Upstream, Subholding Refinery & Petrochemical, Subholding Commercial & Trading, Subholding Power & New and Reneawable Energy, Subholding Gas serta Shipping Company yang tertuang di dalam SK No.Kpts-18/C00000/2020-S0 Tanggal 12 Juni 2020 tentang “Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero)”.
Adapun pernyataan sikap SPP RU III – FSPPB, pertama menolak keras pembentukan Holding dan Subholding PT Pertamina (Persero). Kedua, menolak keras upaya privatisasi anak perusahaan Subholding melalui IPO.
Ketiga perusahaan berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi dan ketentuan ketentuan yang telah di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2019 – 2021 yang sampai dengan saat ini masih berlaku.
Keempat perusahaan mengoptimalkan kader internal Pertamina untuk menduduki jabatan strategis perusahaan dan kelima perusahaan agar fokus dalam perbaikan neraca keuangan dan manajerial untuk meningkatkan investasi.
- Permudah Prajurit TNI AD Miliki Rumah, Bank BTN Luncurkan Layanan eTPPAD
- Kedelai Mulai Langka, Disdag Sumsel Khawatir Tahu dan Tempe Susul Harga Minyak Goreng
- Anak Usia di Bawah 12 Tahun Sudah Boleh Naik Kereta Api
