Dimasa pandemi Covid-19 saat ini banyak mahasiswa yang menuntut untuk meminta keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) khususnya mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
- SMA Negeri 6 Palembang Pertahankan Gelar Juara Umum Lomba MTQ dan Hadrah
- Gubernur Sumsel Dorong 1 SMK Hasilkan 1 Inovasi
- Optimalkan PJJ, 400 Tutor PAUD se-Sumsel Belajar Buat Konten Video Pembelajaran
Baca Juga
Permintaan keringanan biaya kuliah ini, dilakukan ditengah pandemi Covid-19 yang turut mempengaruhi tingkat perekonomian warga Sumatera Selatan (Sumsel).
Sebelumnya, Gubernur Sumsel, Herman Deru telah menerbitkan surat imbauan terkait keringanan biaya UKT kepada Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, Pengelola Yayasan, L2Dikti Wilayah II Sumbagsel dan Kopertis Wilayah VIII Sumbagsel agar memberikan potongan biaya pendidikan mahasiswa baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS.
Namun, dalam menerbitkan surat imbauan tersebut, pihak Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) wilayah 2 Sumsel Babel menyayangkan, karena pihaknya tidak dilibatkan dalam persoalan kebijakan surat edaran tesebut.
"Sebelum mengeluarkan imbauan atau kebijakan, kalau ada persoalan yang menyangkut mahasiswa PTS hendaknya kami ini (APTISI, red) diajak ngomong dulu sebelum mengeluarkan himbauan atau kebijakan. Karena bagaimanapun juga dalam masa Covid-19 kami sangat hati-hati. Kami juga menunggu arahan dan selalu koordinasi dengan Kemendikbud, makanya kami terkejut muncul berita dan viral di medsos," kata Ketua APTISI Wilayah II Sumsel Babel, Muhammad Helmi, Jumat (5/6).
Ia juga mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan Gubernur Sumsel yang dinilai peduli pada dunia pendidikan. "Kami mengapresiasi imbauan itu, artinya ada kepedulian pada mahasiswa di perguruan tinggi, khusunya kami di PTS," katanya.
Namun terkait dengan Covid-19 ini PTS tidak cukup menanggulangi mahasiswa yang terdampak Covid-19. Karena selama ini, menurutnya hidup PTS pas-pasan kecuali yayasan yang agak kuat penghasilannya dari luar, tapi pada masa Covid-19 ini yayasan tersebut mengalami hal yang sama.
"Selama ini kami telah memberikan keringanan pada mahasiswa misalnya dengan memberikan tarif kuliah murah, dan biaya kuliah bisa diangsur setiap bulannya," terangnya.
Sementar itu, Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengatakan, pemerintah provinsi harus memiliki data yang akurat berapa jumlah mahasiswa yang terdampak Covid-19.
"Kemarin mahasiswa yang audiensi, hari ini APTISI, intinya mereka mengharapkan yang solusi yang terbaik," tutupnya.
- Resmi Diakui Pemerintah, Pesantren Tak Harus Punya Sekolah Formal
- 4.000 Warga Indonesia Jadi Pekerja Profesional di Qatar
- SD dan SMP di Muba Mulai Terapkan PTM Terbatas
