Puluhan mahasiswa, yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Sumsel, melakukan audiensi dengan DPRD Sumsel dan L2Dikti. Mereka meminta kejelasan surat imbauan keringanan biaya kuliah, yang disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru beberapa waktu lalu.
- Pemkab Empat Lawang Nunggak BPJS Kesehatan Hingga Rp29,8 Miliar
- Optimalkan Pembinaan Teritorial, Bupati Dorong Pembentukan Kodim OI
- Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Muba Dorong Pemberdayaan Kemajuan Perempuan
Baca Juga
Mahasiswa berharap surat yang disampaikan Gubernur Sumsel bukan sekadar imbauan, namun bisa direalisasikan pihak kampus.
"Hari ini bagaimana solusi surat yang dikeluarkan Gubernur untuk direalisasikan di PTS dan PTN, sekarang kan rancu. Kalau sekadar imbauan, bisa saja rektorat menolak karena ini sekadar imbauan" ujar Agung Taruna, mahasiswa Universitas Tridinanti, dalam audiensi di Ruang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (4/6/2020).
Menurutnya, di tengah wabah Covid-19 ini semua mahasiswa terdampak dari sisi keuangan. Dikhawatirkan jika tidak ada keringanan biaya mahasiswa bisa saja stop out.
"Bisa saja teman-teman stop out kalau tidak ada keringanan. Yang saya harap, bagaimana tanggapan tindak lanjut dan hasilnya bisa disampaikan secara gamblang, agar mahasiswa dan rektorat bisa mengerti," kata Agung.
Sementara itu Rudianto Widodo dari Forum Suara Mahasiswa Sumsel bertekad akan terus mengawal surat imbauan yang dikeluarkan gubernur Sumsel tentang keringanan biaya kuliah.
"Ya kita akan kawal terus ini sampai surat imbauan gubernur itu bisa direalisasikan, kami juga minta DPRD Sumsel berperan aktif menyelamatkan pendidikan ditengah pandemi," ujarnya.
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengatakan gubernur Sumsel memang merespon hal tersebut, hanya saja besaran dananya belum tahu pasti.
Menurutnya pemberian bantuan harus selektif terutama untuk mahasiswa yang orangtuanya terdampak Covid 19.
"Dari datanya ada 13500 mahasiswa yang di bawah kesejahteraan orangtuanya. Dari 13500 itu ada 4000 yang dapat Bidikmisi, ada juga yang beasiswa dari akademisi, nah mungkin sisanya secara selektif akan diberikan gubernur," kata Anita.
Berapa besaran bantuan? Anita belum tahu pasti, karena saat ini masih dalam pembahasan. Namun yang pasti ada skema akan diberikan bantuan. "Kalau tidak salah bukan hanya satu semester tapi dua semester," imbuhnya.
Bagaimana dengan landasan hukumnya, politisi Golkar ini menyarankan kepada eksekutif karena kondisi ini merupakan dampak Covid-19 dan pemerintah daerah diberikan kewenangan recofusing anggaran untuk penanganan Covid 19, nah mungkin bisa diserahkan melalui anggaran belanja tidak terduga.
"Teknisnya seperti apa, itu ada di BPKAD," pungkas Anita.
Kepala L2DIKTI Wilayah II, Selamet Widodo mengatakan pihaknya akan membahas persoalan tersebut kepada Gubernur Sumsel.
Widodo berharap tidak ada mahasiswa yang mengalami drop out ditengah pandemi Covid-19. [ida]
- BPN Lampung Masih Tunggu Aturan Turunan, Terkait Pencabutan HGU Perkebunan
- Sering Diintimidasi Oknum LSM, Puluhan Guru Sambangi Polres Lubuklinggau
- Jalan Muba - Mura Banyak Rusak, Gubernur Sumsel Sebut Akibat Over Kapasitas Angkutan Batubara
