Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli meminta kepada Pemprov Sumsel untuk menambah anggaran penanggulangan Covid-19 dari semula Rp 120 miliar menjadi Rp 500 miliar.
- DPC PKS se-Banyuasin Selesai Dilantik
- Ganjar Milenial Center Gelar Kelas Desain Grafis untuk Pemuda di Jambi
- Haidar Alwi Sentil Henry Yosodiningrat: Setop Ujaran Kebencian ke Jokowi
Baca Juga
"Dari Rp 120 niliar kita minta minimal Rp 500 miliar dari APBD, anggaran kita cukup besar," kata Syaiful, Senin (1/6)
Apalagi dia menilai anggaran penanganan Covid-19 di Sumsel yang Rp120 miliar masih terlalu kecil. Menurutnya jika anggaran penanganan Covid-19 ditambah, maka penanganan Covid-19 juga akan maksimal.
“ Kami di DPRD Sumsel belum diajak bicara soal pengalihan anggaran, sampai hari ini yang ada baru pembicaraan Rp120 miliar, belum ada penambahan baru, belum ada pergeseran anggaran masih diangka Rp120 miliar,” katanya.
Pihaknya sudah mempertanyakan anggaran Rp120 miliar yang belum bertambah dengan pihak Pemprov Sumsel dan dijawab pihak Pemprov Sumsel kalau Pemprov Sumsel bersifat koordinatif, karena anggaran covid-19 ada dari pihak kabupaten dan kota di Sumsel.
Bukan hanya itu saja, pihaknya juga meminta Pemprov memberikan dana pendampingan untuk kabupaten kota di Sumsel yang anggaran Covid-19 dan APBDnya kecil untuk digunakan sebagai anggaran jaring pengaman sosial dan recovery ekonomi.
“ Artinya anggaran covid-19 yang ada di kabupaten kota ini , kalau aku total hampir Rp700 miliar seluruh Sumsel dari kabupaten kota, harusnya APBD provinsi juga mengeluarkan dana pendampingan untuk daerah-daerah yang dana covid-19 minim dan APBDnya kecil,”kata Syaiful.
Sehingga APBD Sumsel bisa memberikan subsidi anggaran kepada kabupaten kota yang dana covid-19 minim dan APBDnya kecil.
“Intinya Rp120 miliar untuk penanganan Covid-19 itu di Sumsel, aku nilai masih sangar kurang dan perlu ada penambahan untuk dana dampingan kabupaten kota, dana pendampingan itu untuk jaring pengaman sosial dan recovery ekonomi," katanya.
Untuk jaringan pengamanan sosial itu, beda diluar dari paket sembako pusat, APBN.
“ Untuk recovery ekonomi dengan memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, pelaku-pelaku usaha kecil, UMKM dan kita belum melihat ada stimulus dari pemprov Sumsel untuk memberikan dana pendampingan UMKM yang ada di Sumsel,” kata politisi PKS ini.
- Real Count KPU, Amin Raih 83,03 Persen Suara di Aceh
- Dampingi Haris Azhar dan Fatia, LBH PP Muhammadiyah Ajukan Gugatan Praperadilan
- Saat Ini ada 309 Orang Pengungsi Rohingya di RSBM Ladong Aceh Besar
