Politik; kalau tidak ada perdebatan, tidak seru. Yang tengah hangat, pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahwa negara tidak bisa membiayai masyarakat secara terus-menerus diserang sengit oleh Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman.
- Dari Ijazah Palsu sampai Skandal Plt Bupati, Sengkarut Demokrat Saat Cik Ujang Menjabat
- Divonis Tiga Tahun Penjara, Mantan PM Pakistan Imran Khan Diringkus Polisi
- Anak Buah Menkeu Tak Terima Bosnya Dikuliti, Fadli Zon Umbar Bobroknya Fundamental Ekonomi Era Jokowi
Baca Juga
Taufiqurrahman bahkan dengan enteng menyebut Sufmi Dasco, yang merupakan salah satu petinggi Partai Gerindra, gagal paham UUD 1945. Ia pun meminta kepada Dasco untuk kembali memahami UUD 1945 mulai dari pembukaan, batang tubuh hingga pada penjelasan.
"Jangan memahami dan atau menggunakan pasal/ayat tertentu untuk pembenaran atas pemahaman anda yang keliru," kritik Taufiqurrahman di akun Twitter pribadinya, Kamis (28/5/2020).
Dalam pembukaan UUD 45, kata Taufiqurrahman, tugas negara terhadap rakyatnya tertuang jelas, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Melindungi segenap bangsa Indonesia, jelasnya, adalah mandat pertama dan utama yang harus dilaksanakan, yaitu menyelamatkan nyawa keselamatan hidup umat manusia.
"Kemudian kalimat anda, negara tidak mungkin terus-menerus membiayai rakyatnya adalah sebuah kesalahan fatal! Logika anda di mana?" tegasnya.
Padahal, rakyat sudah membiayai negara melalui pajak, termasuk gaji para wakil rakyat di Senayan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, ia meminta politisi Gerindra itu membangun narasi yang mengayomi dan menyejukkan di tengah pandemiCovid-19.
"Bukan sebaliknya menyebutkan negara sudah membiayai rakyat di tengah pandemi tapi tidak bisa terus-menerus. Sebagai wakil rakyat, anda sejatinya adalah pelayan rakyat karena anda dibayar, digaji untuk kepentingan rakyat, jadi yang bos sebenarnya adalah rakyat karena pemegang kedaulatan tertinggi sesungguhnya adalah rakyat," tutupnya.[ida]
- Giliran Menteri Meniru Jokowi, Pakai Kantor Kementerian untuk Bicara Capres
- DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Ekspor Pasir Laut
- Eksploitasi Anak Meningkat 2,5 Kali Lipat di Masa Pandemi
