Kasus Covid-19 di Jawa Timur melesat tinggi dalam beberapa hari belakangan hingga menimbulkan kekhawatiran. Menyoroti angka kasus yang terus merangkak naik, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur Joni Wahyuhadi, meminta masyarakat tidak menganggap sepele virus ini.

“Jika masyarakat tidak disiplin, maka Surabaya bisa seperti Wuhan,” ujar Joni.

Menurut Joni, angka kasus yang tinggi disebabkan oleh masyarakat yang tidak disiplin dan bukan semata karena saat ini sedang dilakukan pengetesan yang semakin massif.

“Pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, semuanya, berupaya untuk melakukan identifikasi, siapa yang sakit dan melakukan tes-tes laboratorium. Tetapi kalau misalkan tes-tes laboratorium yang kita lakukan itu tidak ada penambahan case tidak ada penambahan cluster, ya naiknya tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini naiknya ini kan tajam, eksponensial. Dari beberapa konsultasi kita dengan para epidemiologi, ini kenaikannya memang sangat tajam. Dan kenaikan yang sangat tajam ternyata terbukti ada penambahan klaster-klaster,” jelas Joni dalam wawancara ekslusif di MetroTV, Kamis (28/5/2020).

Klaster-klaster baru bisa saja ditemukan di sejumlah lokasi yang kerap dipadati orang-orang tanpa memperhatikan jarak sosial di tengah aturan PSBB, seperti pasar tradisional misalnya.

“Orang yang terinfeksi belum tentu menunjuklan gejala, tetapi sudah bisa menularkan. Lalu siapa saja orang yang pernah bergaul dengan orang yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala ini? Saya masih banyak melihat orang di pasar tidak pakai masker, kemudian tidak memperhatikan physical distancing, apalagi. Nah, itu kalau ada satu saja sebagai carier jadi klaster baru lagi.” Surabaya akhirnya harus memperpanjang lagi masa PSBB hingga 8 Juni.

Joni menyebut, PSBB hanyalah alat untuk memutus rantai penularan Covid-19. Sehingga berapa lama pun masa PSBB jika masyarakatnya tidak mematuhi maka semua akan sia-sia.

“Jangan lupa yang penting itu main behind the gun nya. Ada daerah-daerah tertentu yang kami lihat sangat patuh masyarakatnya,” ujar Joni.

Joni mengingatkan, respon masyarakat sangat dibutuhkan sebagai penentu hasil PSBB. Aparat seharusnya memberikan edukasi yang betul-betul bisa dipahami, dan dalam pelaksanaannya harus lebih represif. “Represif itu siapa yang melanggar peraturan PBB, yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, harus diberikan sanksi yang tegas,” tutup Joni.[ida]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here