Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Akumindo) Ikhsan Ingratubun dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Yaitu membuka peluang lebih besar bagi swasta saat menggarap proyek pemerintah.
- IMF Masukkan Indonesia ke 7 Negara Ekonomi Besar, Indef: Harus Diimbangi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- Baru 29 Peserta Lulus Ujian SIM Gratis, Warga Mampu Diminta Tidak Daftar
- UMKM Merugi Selama PPKM, Ini Surveinya
Baca Juga
Selain korporasi besar, kebijakan tersebut juga meminta perusahaan BUMN untuk bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ikhsan Ingratubun mengaku, ia senang pelaku UMKM diberdayakan untuk menggarap berbagai proyek pemerintah dalam negeri.
“Bagus, kita sambut baik rencana tersebut, dulu UMKM hanya menjadi subkontraktor saja dari perusahaan-perusahaan BUMN Karya, jadi sekarang bisa direct dan harus begitu,” ujar Ikhsan, Selasa (26/5/2020).
Ikhsan menjelaskan, pada tahun pertama periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagian besar proyek masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Perusahaan swasta pada akhirnya hanya mendapat bagian sebagai sub kontraktor dari proyek sisa BUMN itu.
“Kontraktor-kontraktor kecil hanya bagian dari subkontraktor dari perusahaan besar BUMN dan juga satu tahun pertama ini (kepemimpinan Jokowi) memang pada saat sebelum pandemi Covid-19 ini masih juga dilakukan hal yang sama,” urainya.
Lanjut Ikhsan, kebijakan dari Erick Thohir untuk memberikan proyek yang bernilai di bawah Rp 14 miliar untuk dikerjakan oleh UMKM merupakan hal semestinya dijalankan.
“Harus diberikan kepada kontraktor-kontraktor yang berskala kecil dan menengah, berdasarkan UU 20/2008 yang belum diganti, hingga saat ini kalau untuk yang usaha kecil kan penjualan tahunan sekitar Rp 2 miliar, kalau yang menengah omsetnya bisa sampai Rp 10-20 Miliar, bahkan sampai Rp 50 miliar setahun. Jadi dia masuk dalam kategoti itu,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan Mardani H Maming. Menurutnya, perusahaan swasta memiliki peranan besar dalam membantu pemerintah mengelola sejumlah proyek pembangunan dalam negeri. Menurut Maming, sudah saatnya para pengusaha UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan mengembangkan usahanya.
“Kami mendukung penuh keputusan Menteri BUMN untuk menggandeng perusahaan swasta dalam menggarap proyek-proyek pembangunan dalam negeri kepada pelaku UMKM. Sudah saatnya para pengusaha UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan berkontribusi untuk negara," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta perusahaan pelat merah untuk membuka peluang UMKM mengikuti tender proyek di bawah Rp 14 miliar. Proyek di bawah nilai tersebut harus dikerjasamakan dengan UMKM.
“Untuk yang kecil sudah kita mapping, dari 30 BUMN mana saja yang capexnya itu harus diprioritaskan untuk UMKM. Tender (yang nilainya) Rp 2 miliar-Rp 14 miliar akan kita prioritaskan ke sana,” kata Erick Thohir.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghapus praktik monopoli proyek dan membantu pelaku UMKM agar dapat lebih berkembang.[ida]
- Dua Raksasa Otomotif Jepang, Nissan dan Honda Join Bikin Mobil Listrik
- Sempat Meroket di Akhir Tahun, Harga Telur Ayam di Palembang Kembali Normal
- HET Minyak Goreng Curah Rp11.500, Mendag: Mulai Berlaku 1 Februari 2022
