Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama-sama partai koalisi pemerintah. Namun keduanya berbeda pendapat soal perlu-tidaknya dilakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju sekarang.

PSI mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju. PSI beralasan, para pembantu Jokowi lambat bekerja di tengah pandemik Covid-19.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Reshuflle merupakan hak prerogratif presiden yang mengukur kinerja menterinya dengan standarnya presiden. PPP tidak dalam posisi mendesak atau tidak mendesak presiden karena kami paham ketentuan UU,” ujar Awiek, Jumat (22/5/2020).

Disinggung mengenai usulan PSI terlalu berlebihan dan mengada-ada lantaran saat ini pemerintah tengah berjibaku menangani Covid-19, Awiek mengatakan hal itu merupakan hak politik PSI.

“Itu hak politik PSI ya apakah diperhatikan atau tidak semuanya ada di presiden,” tambahnya.

Sikap PPP, lanjut Awiek, normatif mengenai adanya usulan perombakan kabinet yang dinilai amburadul dalam membuat kebijakan di tengah pandemik Covid-19.

“Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, karena sesuai UU reshuffle kabinet itu hak prerogratif presiden,” tutupnya.[ida]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here