Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara mendesak pemerintah segera merekrut CPNS guru sebanyak-banyaknya.
- Srikandi Ganjar Dorong Perempuan Sumsel Dapat Pendidikan Layak
- Borong Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional, Kurniawan: Kita Komitmen Majukan Pendidikan di Muara Enim
- Seleksi Substansi Balon Kepsek, Asisten III: Maju Tidaknya Sekolah Ditentukan Kepseknya
Baca Juga
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena guru yang sudah dan akan pensiun tidak akan tertutupi.
"Kalau pandemi Covid-19 sudah mereda dan selesai segera rekrut CPNS guru sebanyak-banyaknya. Pemerintah jangan “modusan” dengan memanfaatkan atau mengekspolitasi guru honorer yang sudah ada. Guru PNS sangat-sangat kekurangan," kata Dudung.
Namun, di sisi lain pada setiap satuan pendidikan cenderung guru tidak kekurangan karena banyak honorer yang jadi “pahawan penyelamat”.
Dia menyebutkan, ada empat kemungkinan mengapa pemerintah setengah hati dalam merekrut tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) guru baik CPNS dan PPPK.
"Keempat masalah ini hanya praduga atau hipotesa," sergahnya.
Pertama, terkait anggaran. Pemerintah agak galau terkait bagaimana belanja pegawai ASN bila direkrut besar-besaran. Belanja pegawai ASN guru itu termasuk paling besar di negara ini.
Mengapa? Karena pegawai paling besar dan terbanyak jumlahnya. Setiap daerah provinsi, kota/kabupaten selalu dibuat pusing untuk menyiapkan gaji bagi guru ASN dan juga guru tenaga harian lepas (THL).
Kedua terkait modus. Pemerintah nampaknya memainkan “modusnya” dalam memperlakukan tenaga guru. Mengingat jumlah sarjana pendidikan keguruan membeludak, ada di mana-mana. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di mana-mana, maka lulusannya tak terhitung.
"Seolah guru honorer yang butuh pekerjaan bukan pemerintah yang butuh guru. Beda dengan dulu, lulusan guru sulit. Malah lulusan SMP, SMA dan SMK dijadikan guru," terangnya.
Ketiga terkait politik. Pemerintah punya rekaman politik yang kurang baik terkait ASN. Jenderal TNI (purn) Moeldoko pernah menuturkan berdasarkan survei, ASN 72 persen memilih Prabowo Sandi.
"Menurut saya pemerintah jangan “halu” karena dulu tidak didukung mayoritas ASN dalam Pilpres . Halu maksudnya jangan “trauma” karena mayoritas ASN dianggap “berkhianat” saat Pilpres," terangnya.
Saatnya memaafkan secara politik dan jangan trauma demi sukses layanan publik. Dia mengaku agak curiga karena ASN PPPK guru khususnya masih terkatung-katung. Walaupun sebagaian ASN CPNS sudah diberi SK. Mengapa yang ASN PPPK belum?
"Ayo pemerintah jangan halu dan dendaman. Walaupun dahulu banyak guru yang tidak memiih terutama guru honorer maafkan mereka! Terutama guru honorer yang sudah lolos PPPK segera SK dan beri NIP," ucapnya
Dia melanjutkan, guru honorer lainnya segera mudahkan mengikuti seleksi ASN lanjutan. Pemerintah lupakan “rekaman” hasil survei Moeldoko.
Itu bukan sebuah kesalahan fatal tetapi kekesalan karena nasib mereka yang tak menentu. "Maafkanlah dan pemerintah tidak harus “modusan”," cetusnya.
Keempat terkait masih banyaknya program pemerintah yang lain dan belum tuntas. Kepentingan politik, proyek dan modus lainnya masih lebih diutamakan dari “penyelamatan” nasib guru.
"Pak Jokowi mohon segera beri SK dan NIP kepada PPPK yang sudah lulus dan pascaCovid-19 segera rekrut tenaga guru sesuai kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Dia melanjutkan, masalah politik, anggaran, menentukan prioritas dan kegaduhan demi kegaduhan di negeri ini akan memperlambat rekrutmen CPNS serta PPPK.
Apalagi bila pemerintah selalu disalahkan maka dia akan memprioritaskan apa yang disalahkan dahulu untuk diselesaikan.
"Kesimpulannya pemerintah jangan halu dan modusan! Buka lembaran baru lupakan yang lalu, demi masa depan bangsa," tutupnya.
- Menelan Korban, Kemendikbud dan Disdik Harus Pantau PJJ
- Sejarah Palembang Dalam Pantun
- Perayaan HUT JMSI dan HPN Provinsi Riau di Inhu Dijadikan Sarana Promosi Wisata
