Terkait pemangkasan angaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar 50 Persen oleh kementrian dalam negeri (Kemendagri) dan kementrian keuangan (Kemenkeu) republik indonesia (RI) , Pemerintah kota (Pemkot) Pagaralam belum memberitahu secara resmi keseluruhan APBD Kota Pagaralam.
- Waspada Pneumonia Misterius, Taiwan Larang Warga Kunjungi China
- Berkompetisi di Palembang, Sanggar Seni Gonjreng Duakha Diminta Terus Lestarikan Budaya OKU Selatan
- Mahasiswa UIN Raden Fatah Antusias Belajar Aksara Kaganga
Baca Juga
Hal ini diungkapkan Ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Pagaralam Jennie Shandiya, Jum'at (01/05/2020).
Pantauan media ini dilapangan, Sebelumnya Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH mengaku APBD Pagaralam dipangkas 50% oleh kemenkeu RI guna penanganan covid-19. Namun belum ada pemberitahuan secara resmi keseluruhan APBD Kota ke pihak DPRD Pagaralam.
Menurut Ketua DPRD Pagaralam Jenni Shandiya, Memang sudah ada surat keputusan bersama (SKB) mendagri dan menkeu RI untuk setiap daerah dipangkas APBD nya guna penanganan covid-19.
"Sekwan selaku PA di sekertariat DPRD Pagaralam sudah melaporkan dan meminta izin terkait pemangkasan tersebut," Jelasnya.
Ditambah Jennie, Banyak kegiatan angota DPRD mau tidak mau ikut terpangkas guna memenuhi perintah dalam SKB tersebut.
"Untuk anggaran keseluruhan APBD Pagaralam sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari pihak Pemkot, perlu diingat angaran tersebut adalah angaran yang dialihkan untuk penanganan covid-19," Papar Jennie.
- Mudik Lewat Tol, Pengendara Wajib Perhatikan Dua Hal Ini
- Bingung Buat Kue Nastar? Ini Resep dan Langkah Pembuatannya
- Kendaraan Membludak Saat Arus Balik, Polri Kembali Berlakukan One Way di Tol Kalinkangkung
