Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta Himmatul Aliyah menyebut dampak virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian warga di Ibu Kota semakin nyata.
- Sumsel Butuh Kepala Daerah yang Pro terhadap Dunia Usaha
- Pertahankan TRUST Attitude, Cara Thamrin Group Hadapi Tantangan 2023
- Mulai Diterapkan di Mandalika, Dokumen Pabean Elektronik Gunakan Sistem Aplikasi KEK
Baca Juga
Hal ini dibuktikan dengan adanya puluhan ribu pekerja atau buruh yang dirumahkan bahkan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh lebih dari 11.000 perusahaan.
"Sudah banyak buruh kena pemutusan kerja dan yang dirumahkan tanpa upah karena perusahaannya juga tutup dan merumahkan karyawannya. Begitu juga pekerja di sektor UKM dan informal lainnya," ucap perempuan yang beken disapa dengan panggilan Himma dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (8/4).
Dia juga menyertakan data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 4 April 2020.
Di mana hasil pendataan perusahaan dan pekerja/buruh yang terkena dampak wabah Covid-19, terdiri dari 11.104 perusahaan dan 88.835 karyawan.
Lebih rinci, Disnakertrans DKI Jakarta menyatakan sebanyak 9.096 perusahaan merumahkan 72.770 pekerja/buruh, dan 2.008 perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap 16.065 pekerjanya.
"Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan DKI untuk mencari solusi yang cepat. Pendataan oleh Disnakertrans DKI Jakarta harus terus dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan transparan," pinta politikus Gerindra itu.
Himma menyebutkan, pemberian insentif kepada para pekerja yang di-PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak mendapat upah, baik pekerja formal maupun informal, serta UMKM harus dilakukan.
Hal itu bisa diikuti dengan program kartu prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja sebagai program nasional dari pemerintah.
Pihaknya juga mendorong Disnakertrans DKI Jakarta untuk secara aktif memberikan perhatian, pendampingan dan informasi kepada masyarakat DKI yang terkena dampak virus corona ini. Semua bantuan juga harus tepat sasaran.
"Sekitar 70 persen pekerja perempuan di DKI juga terkena dampaknya, dan mereka bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga, serta kesehatan anggota keluarganya," jelas perempuan berhijab ini.
Himma menambahkan, diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI selama masa wabah Covid-19, memaksa masyarakat harus banyak tinggal di rumah.
Dia berharap selama kebijakan itu berlangsung, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan pokok rakyat.
- Jelang Nataru Harga Telur Ayam Ras di Palembang Melonjak
- Hilirisasi Industri Sawit Cara Indonesia Lepas dari Kutukan Sumber Daya Alam
- Diusulkan ke DPRD, Ini Kegunaan Dana Insentif Daerah..
