Untuk meminimalisir penularan Covid-19, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Surat Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan lnstansi Pemerintah.
- Sudah 19 Tahun Berdiri, Tapi Banyak Aset Pemkab OKU Timur yang Mubazir
- Terancam Gagal Panen, Banjir Rendam 10 Hektar Sawah di Desa Lubuk Nipis
- Kabupaten OKI Zona Kuning Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Waspada
Baca Juga
Sehubungan itu, terhitung Selasa 31 Maret 2020 hingga 9 April 2020, Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin menerapkan sistem kerja di rumah atau Work From Home (WFH) bagi seluruh ASN dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemkab.
"Antisipasi penularan Covid-19 ini harus ditingkatkan, maka dari itu mulai 31 Maret hingga 9 April seluruh pegawai bekerja di rumah masing-masing," ungkap Bupati.
Dodi meminta seluruh perangkat daerah dan ASN memanfaatkan teknologi digital, untuk tetap menjalankan seluruh aktivitas pekerjaan pelayanan publik dan kebutuhan lainnya.
"ASN dan Tenaga Kontrak Wajib mengisi laporan kerja harian (SKP harian) dan mengunggah ke Perangkat Digital (Zoom, Skype, WhatsApp, Telegram) Perangkat Daerah masing-masing sebagai konfirmasi atas kehadirannya," terangnya, Senin (30/3/2020).
Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
"Setiap Sekretariat dan Bidang pada Perangkat Daerah ditugaskan 1 Pejabat administrator dan 1 orang Pegawai (boleh pengawas atau pelaksana atau jabatan fungsional atau tenaga kontrak) dalam pelaksanaan pekerjaan setiap hari secara bergantian," jelas Dodi.
Kemudian, jam Kerja WFH tetap berlaku seperti biasa. ASN dan Tegana Kontrak yang melaksanakan tugas kedinasan dengan WFH dilarang bepergian. Apabila ketentuan dilanggar akan dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Meminimalisir pelayanan tatap muka dan mengoptimalkan pelayanan secara daring (online), untuk regulasinya dapat diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
Sementara itu Kepala BKPSDM Sunaryo menerangkan, bagi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (PSC 119, RSUD dan Puskesmas bagi petugas yang melaksanakan pelayanan kesehatan langsung), BPBD (TRC), Satuan Polisi Pamong Praja (Anggota Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Anggota Linmas), Dinas Perhubungan (Petugas Lapangan), Dinas Sosial (Tagana), Dinas Lingkungan Hidup (Tenaga Kebersihan), Kantor Camat dan Kantor Lurah tetap melaksanakan sistem kerja seperti biasa dan atau Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur secara spesifik sistem kerja ASN dan Tenaga Kontrak untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
"Pelaksanaan ASN bekerja dari rumah (Work From Home) dilaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk file Pdf ke WhastApp: 081211306765 Atau Email: [email protected]," pungkas Sunaryo.[ida]
- Wako Lubuklinggau: Masjid Harus Bisa Memakmurkan Masyarakat di Sekitar
- Hujan Deras, Banjir di Jakarta Meluas
- Detik-detik Puting Beliung Rusak Rumah Warga dan Fasilitas Umum di Musi Rawas
