Beberapa politisi dan aktivis terus mendesak Pemerintah RI melakukan lockdown. Mereka tidak peduli kendati banyak ahli mengatakan bahwa lockdown tidak akan baik bagi Indonesia.
- Sukses di Dua Pemilu, PDIP Optimistis Menang Lagi pada Pemilu 2024
- DPR Apresiasi Menteri Tito yang Dorong Pemda Bentuk Tim Tracing Covid-19
- Dukung Ganjar Jadi Presiden, Ribuan Alumni Santri dan Ulama di Muara Enim Satukan Suara
Baca Juga
Menanggapi desakan segelintir politisi dan aktivis tersebut, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD) Dr Mukhaer Pakkanna angkat bicara. Menurutnya, Kebijakan lockdown memang perlu diberlakukan pemerintah, untuk meminimalisasi sebaran virus corona baru atau Covid-19 di Indonesia.
“Memang ideal kebijakan lockdown diberlakukan jika ingin meminimalisir eskalasi wabah Covid-19,” ujarnya kepada redaksi, Minggu (29/3/2020).
Hanya saja, Mukhaer memberi sejumlah catatan sebelum pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan antisipasi yang juga dilakukan oleh banyak negara maju itu. Catatan ini berkaitan dengan mobilitas rakyat yang dibatasi.
Ia menjelaskan, di beberapa negara yang memberlakukan lockdown, setiap orang yang mau bepergian dari satu tempat tertentu ke tempat yang lain, harus punya izin. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi.
“Harus dihukum. Tentu, aparat dan perangkatnya harus siap. Aransemen kelembagaan dan aturan harus ditata apik. Jika perangkat dan SDM tidak disiapkan, kebijakan lockdown akan mubazir,” ujarnya.
“Apalagi negara kita sejatinya, meminjam term Gurnar Myrdal, yaitu masih diatributkan sebagai negara softstate atau negara lunak,” sambung Mukhaer.
Pemerintah juga harus membuat model kebijakan yang memikirkan masyarakat kecil. Khususnya pekerja informal, pedagang kaki lima, tukang batu, tukang parkir, nelayan miskin, petani penggarap, dan lain-lain.
“Siapkah negara memproteksi mereka selama masa karantina? Atau mungkin para orang kaya, politisi kaya, kritikus kaya, atau selebriti kaya siap memproteksi kehidupan mereka selama masa karantina? Bagaimana model kebijakan stimulasi dari negara untuk menghidupi mereka yang papa dan termarjinalkan ini?” terang Mukhaer.
Lebih lanjut, menurut Mukhaer, wabah Covid-19 ini membangun kesadaran untuk kembali pada semangat gotong royong. Pemerintah sendiri sudah mengais-ngais dana dari pemotongan beberapa anggaran tahun 2020 dan katanya sudah terkumpul Rp 121,3 triliun dan utang luar negeri baru untuk penanganan efek wabah Covid-19 dari Bank Dunia sudah cair Rp 4 triliun.
Selain itu, pemerintah dengan berbagai keterbatasannya sedang menyusun beberapa aturan, kelembagaan dan perangkatnya.
“Jiika memang sudah siap dan kita kompak dalam suasana gotong royong, silakan kebijakan lockdown itu dilansir. Itulah ikhtiar kita,” pungkas Mukhaer.[ida]
- Soal Pilkada Palembang, Alfaro: Kita Mengalir Saja
- Tak Libatkan Tenaga Kerja Lokal, Perusahaan PMA Bisa Disanksi Penghentian Usaha
- Netral di Pilpres 2024, KAMI Komitmen Tetap Kawal Demokrasi
