[RMOL] Intoleransi masih terjadi di Indonesia. Sikap dan perilaku ini merupakan salah satu persoalan, yang berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian disampaikan Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati, saat mengisi Diskusi Politik Vox Point Indonesia bertajuk 'Jokowi Awal Periode Ke-2', di Sanggar Prathivi Building, Jalan Pasar Baru Selatan, Jakarta Pusat.
- Dapat Remisi Natal, Pengacara Alvin Lim Hirup Udara Bebas
- Cara Wong Kito Ganjar Lestarikan Pempek Sebagai Kuliner Khas Daerah Palembang
- Oksigen dari PT Pusri Dikirim Hingga Pulau Jawa
Baca Juga
“Intoleransi yang marak muncul seperti sikap intoleran terhadap perbedaan baik agama, etnis, pendapat, dan perbedaan politik berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat,” ucap Handojo, Jumat kemarin (28/2/2020).
Handojo mengungkapkan intoleransi menjadi sorotan penting awal pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Isu SARA saat ini menjadi polemik di tanah air. Di sisi lain Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi toleransi karena berideologikan Pancasila.
Sementara itu UUD 1945 juga menjamin setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.
"Di Karimun, Kepulauan Riau, Gereja Katolik Paroki Santo Joseph ditolak oleh sekelompok ormas. Mereka menolak IMB gereja yang sudah berdiri sejak 1928. Ini adalah contoh nyata intoleransi masih terjadi di Indonesia," kata Handojo.
Ia juga menyebut di Sulawesi Utara juga terjadi pengerusakan sebuah bangunan di perumahan Griya Agape, Tumaluntung, di mana umat Muslim beribadah di sana.
Menurutnya, perbuatan oknum tersebut pada dasarnya sudah bertentangan dengan nilai-nilai toleransi sehingga negara harus hadir.
"Itu yang menjadi catatan bagi Jokowi-Amin, sehingga ke depannya pemerintah harus lebih tegas lagi terhadap kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila," tegasnya.
Handojo juga menyebut pemerintah saat ini sedang dipusingkan berbagai persoalan yang sulit terurai mulai dari virus corona hingga Harun Masiku yang tidak tahu keberadaannya. Kemudian Kasus PT Asuransi Jiwasraya, PT. ASABRI, banjir Jakarta, hingga Omnibus Law Cipta Kerja. Sederetan persoalan tersebut menjadi pekerjaan berat pemerintah ke depan.
"Diharapkan dalam menghadapi persoalan tersebut, pemerintah tidak boleh salah langkah dalam mengambil keputusan. Salah sedikit bisa membahayakan bagi kondisi bangsa dan roda pemerintahan itu sendiri," bebernya.
Meski demikian Handojo tidak menampik keberhasilan Jokowi dalam pembangunan di tanah air. Ia mengakui saat ini pemerintah sedang berupaya melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia.
"Jangan sampai berbagai polemik yang memusingkan pemerintah saat ini seperti kasus SARA hingga korupsi membuat langkah pemerintah terhambat. Tapi kita tetap optimis pemerintah dengan segala upaya dan niat baik bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini," pungkas Handojo. [ida]
- Sinergi dengan BNPT, Dewan Pers Urai Pedoman Peliputan Terorisme untuk Wartawan
- Sosiolog Sebut Masyarakat Indonesia alami Pandemic Fatigue, Apa Itu?
- Sumsel Makin Panas Jumlah Hot Spot Terus Meningkat
