RMOLSumsel. Tidak sulit bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memenangi Pilpres 2024. Sebab hasil riset Indo Barometer menempatkannya sebagai sosok yang paling potensial di antara kepala daerah lain untuk menjadi Presiden RI.
- Firman Soebagyo Kritik Kepala Bapanas karena Gemar Impor Beras saat Panen Raya
- Pengesahan Perppu Ciptaker Menjadi UU Tak Berdampak bagi Aceh
- Debat Pertama Capres, Ganjar Diuntungkan Visi Hukum dan Sosok Mahfud
Baca Juga
Hasil survei itu didukung oleh Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rifan, di mana ia mengatakan kans Anies untuk jadi RI Satu tak bisa lepas dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Namanya Jakarta kan etalase Indonesia. Kalau enggak DKI, enggak terlalu potensial saya kira," kata Ali Rifan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/2/2020).
Namun demikian, Anies juga perlu benar-benar bekerja jika memang berhasrat menduduki takhta RI satu. Salah satu bentuk nyata yang harus dilakukan adalah pembenahan Jakarta.
"Anies harus serius benerin Jakarta, membenahi Jakarta adalah kampanye strategis secara statistik akan menjemput simpati publik. Kalau berhasil, ini akan mudah merebut kursi presiden RI," sambungnya.
"Jika Anies ingin leading di Pilpres 20204, pilihannya harus menyusksekan kepemimpinnan di Jakarta," tandasnya.
Dalam survei yang dirilis Indo Barometer, Anies menempati posisi teratas dibanding beberapa kepala daerah aktif lain. Anies unggul dengan persentasen 31,7 persen. Posisi kedua ditempati Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan 11,8 persen.
Kemudian posisi selanjutnya ditempati Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan 9,9 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 8,2. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 5,6 persen, dan Nurdin Abdullah 0,8 persen.
Survei tersebut dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia yang meliputi 34 provinsi. Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1200 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [ida]
- Demokrat Sumsel Nilai Putusan PTUN Sudah Tepat
- PT HK Naikan Tarif Tol Trans Sumatera, Keluhan Warga dan DPRD Tak Digubris
- PWNU Jatim Ditegur PBNU, Karena Ubah Struktur Tanpa Izin
